.webp)
Setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah tidak akan pernah berjalan mulus-mulus saja, melainkan selalu ada pro-kontra. Seperti kebijakan yang baru-baru ini yakni peleburan Tim Waspada COVID-19 dari Lembaga Eijkman (WASCOVE) ke Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).
Peleburan itu diketahui dari unggahan Eijkman Institusi. Melalui aku Twitternya, Eijkman undur diri alias pamit per tanggal 1 Januari 2022. Kegiatan di Eijkman akan diambil ali oleh Kedeputian Infrastruktur Riset dan Inovasi Badan Riset dan Inovasi Nasional,
"Mulai tanggal 1 Januari 2022, kegiatan deteksi COVID-19 di PRBM Eijkman akan diambil alih oleh Kedeputian Infrastruktur Riset dan Inovasi Badan Riset dan Inovasi Nasional," cuit akun Twitter Eijkman diakses detikcom pada Sabtu (1/1/2022).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Cuitan perpisahan itu lantas dibalas oleh warganet. Tentunya ada beragam respons yang diungkapkan, mulai dari kesedihan hingga ada juga yang bertanya-tanya.
"Lho kok? Kenapa begitu? Independensi eijkman gmn? Jujur aku berharap eijkman bisa bikin obat covid, paling tdk vaksin yg cocok dng kondisi Indonesia," tulis @Ca**_**.
"Jadi Lembaga Biologi Molekuler Eijkman Institute masih ada atau bubar jalan? Sedih mendengarnya. Padahal Pak Habibie dan Pak Sangkot bersusah payah menghidupkan kembali pasca tragedi Achmad Moechtar yg mati suri," tulis @du***.
"Sedikit sedih, eijkman sejarahnya sgt panjang semoga tetap independen, sukses selalu," tulis @AL****.
"Terima kasih atas kerja keras & pengabdiannya WASCOVE Eijkman Institute. Hormat & apresiasi setinggi-tingginya dari kami semua rakyat Indonesia. Jangan berhenti untuk terus berkontribusi demi bangsa yang kita cintai ini," demikian kata @Ha******.
Bukan hanya warganet, tanggapan terkait peleburan Eijkman itu juga datang dari senayan. Beberapa dari mereka ada yang mengkritik terkait program riset dan nasib para peneliti Eijkman ke depan.
PD Singgung Memori Publik soal TWK KPK
Legislator Partai Demokrat Sartono Hutomo menyinggung memori publik terkait tes wawasan kebangsaan (TWK) KPK.
Menurut Sartono, BRIN harus memikirkan nasib para pegawai dan ilmuwan Eijkman usai adanya peleburan itu. Jangan sampai ada kesan menyingkirkan, dia menarik kembali momen pegawai KPK yang diberhentikan lewat proses TWK.
"Problem utama setiap peleburan itu ada 2 hal. Pertama, masalah SDM; yang kedua adalah persoalan quality control. Masih hangat di memori masyarakat kita bagaimana dengan alasan ujian TWK beberapa penyidik senior di KPK disingkirkan. Kesan menyingkirkan para peneliti dan ilmuwan yang kompeten ini harus dijawab dengan baik oleh pihak BRIN," kata Sartono, kepada wartawan, Minggu (2/1/2022).
Anggota Komisi VII DPR ini mengatakan masalah SDM itu tidak akan jadi polemik jika ada tanggung jawab ke depan. Ditambah, menurutnya, agar tidak ada spekulasi lain karena BRIN terkait dengan partai politik.
"Hal tersebut tentu tidak akan jadi polemik berkepanjangan seandainya kualitas dan quality control-nya bisa dipertanggungjawabkan. Terlebih lagi struktur organisasi dari BRIN ini sejak awal tidak bisa dipisahkan dari partai politik tertentu," ucapnya.
Simak selengkapnya di halaman berikut
Simak Video: Blak-blakan Kepala BRIN: Habibie - Megawati Concern dengan Riset
PAN Wanti-wanti Program Kerja Eijkman
Wakil Ketua Komisi VII DPR Eddy Soeparno berpesan peleburan itu jangan sampai menghambat program kerja Eijkman, termasuk produksi vaksin dalam negeri. Eddy menyebut vaksin dalam negeri saat ini adalah program prioritas Eijkman.
"Yang paling penting adalah jangan sampai peleburan itu justru mengebiri dan mengkerdilkan rencana dari lembaga Eijkman untuk mengembangkan riset biomolekuler. Bio molekuler itu yang selama ini dikembangkan oleh lembaga Eijkman, termasuk pengembangan vaksin dalam negeri," ujar Eddy.
"Jadi saya tekankan lagi salah satu prioritas utama dari lembaga Eijkman adalah mengembangkan vaksin dalam negeri, sehingga kami minta peleburan itu jangan sampai menghambat, proses dari produksi vaksin dalam negeri yang saat ini tengah dikembangkan oleh lembaga Eijkman, itu salah satu tolak ukur kami dalam jangka pendek," lanjutnya.
PKS Khawatir Riset Vaksin Merah Putih Mandeg
Anggota Komisi VII DPR F-PKS Mulyanto khawatir vaksin Merah Putih yang tengah dikembangkan itu mandek.
"Pemerintah jangan gegabah, perlu memikirkan soal ini secara saksama. Jangan sampai program strategis yang menjadi amanat LBM Eijkman, misalnya untuk mengembangkan riset vaksin Merah Putih menjadi mandek atau terbengkalai," kata Mulyanto kepada wartawan, Minggu (2/1/2022).
Mulyanto juga bicara nasib ilmuwan yang menjadi korban. Menurutnya, tidak mudah mencari ilmuwan pengganti dalam waktu singkat di tengah riset vaksin Merah Putih yang sedang dijalankan.
"Dengan diberhentikannya para saintis yang mencapai 100 orang lebih serta dipindahkannya laboratorium LBM Eijkman jauh dari RSCM/FKUI, tentu menimbulkan kekhawatiran kita soal kelanjutan Riset Vaksin Merah Putih yang dimotori LBM Eijkman bersama BUMN Bio Farma," ujar Mulyanto.
PDIP Minta Peleburan Eijkman Tak Dipersoalkan
Dibalik kontra itu, ada juga anggota dewan yang mendukung penuh, yakni Anggota Komisi IX DPR F-PDIP Rahmad Handoyo. Dia meminta agar peleburan Eijkman ke BRIN itu tak dipersoalkan secara berlebihan.
"Saya kira apa yang menjadi kerisauan, apa yang menjadi kegundahan dan apa yang dikhawatirkan, jangan berlebihanlah. Ini adalah bentuk konsolidasi biasa, bentuk konsolidasi nasional setelah ditetapkannya BRIN sebagai lembaga riset dan inovasi penelitian. Saya kira nggak perlu dipersoalkan," kata Rahmad kepada wartawan, Minggu (2/1/2022).
Rahmad mengatakan Eijkman akan tetap pada tugas dan fungsinya. Bahkan, menurutnya, negara memberikan perhatian dengan meleburkan Eijkman ke BRIN, yang berada langsung di bawah presiden.
Kepala BRIN, Laksana Tri Handoko, sudah memberi penjelasan soal nasib para ilmuwan di Eijkman usai peleburan ke BRIN. Simak di halaman selanjutnya.
Berdasarkan keterangan BRIN dalam situs resminya, integrasi Lembaga Biologi Molekuler (LBM) Eijkman ke dalam BRIN akan memperkuat kompetensi periset biologi molekuler di Indonesia. Sejak September 2021, nama LBM Eijkman berubah menjadi Pusat Riset Biologi Molekular (PRBM) Eijkman.
Lantas, apa yang terjadi pada para ilmuwan dan staf peneliti di Eijkman?
"Perlu dipahami bahwa LBM Eijkman selama ini bukan lembaga resmi pemerintah dan berstatus unit proyek di Kemristek. Hal ini menyebabkan selama ini para PNS periset di LBME tidak dapat diangkat sebagai peneliti penuh dan berstatus seperti tenaga administrasi," kata Laksana.
Kata Laksana, ternyata LBM Eijkman sudah banyak merekrut tenaga honorer yang tidak sesuai ketentuan. Maka BRIN memberi opsi sesuai status sebagai berikut:
1) PNS Periset: dilanjutkan menjadi PNS BRIN sekaligus diangkat sebagai Peneliti.
2) Honorer Periset usia > 40 tahun dan S3: mengikuti penerimaan ASN jalur PPPK 2021.
3) Honorer Periset usia < 40 tahun dan S3: mengikuti penerimaan ASN jalur PNS 2021.
4) Honorer Periset non S3: melanjutkan studi dengan skema by-research dan RA (research assistantship). Sebagian ada yang melanjutkan sebagai operator lab di Cibinong, bagi yang tidak tertarik lanjut studi.
5) Honorer non Periset: diambil alih RSCM sekaligus mengikuti rencana pengalihan gedung LBME ke RSCM sesuai permintaan Kemenkes yang memang memiliki aset tersebut sejak awal.
