Menko Polhukam Mahfud Md mengakui ada banyak perbedaan pendapat dalam merevisi Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Mahfud menyebut, jika menunggu sampai tidak ada perbedaan pendapat, revisi UU ITE tidak akan terealisasi.
"Kalau gap itu ada, nanti silakan ke DPR pada saat dibahas, karena di sana. Kedua, kalau menunggu tidak ada gap, itu tidak akan pernah selesai, karena UU apa pun selalu ada perbedaan," kata Mahfud di Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Kamis (30/12/2021).
Mahfud memastikan pemerintah dalam proses revisi UU ITE sudah menampung aspirasi semua pihak terkait. Dari 'korban' UU ITE, pelapor, DPR, sampai organisasi masyarakat, sebut Mahfud, sudah didengar aspirasinya.
"Sebenarnya semuanya sudah diundang di sini, siapa yang menjadi korban, yang melakukan kejahatan melalui UU ITE itu sudah dipanggil ke sini. Ada DPR, politisi, organisasi-organisasi yang membela korban-korban UU ITE juga dipanggil, sudah dengar semua," tuturnya.
"Ketika kemudian ditawarkan secara formil, apakah dengan keadaan seperti itu UU ITE tidak diperlukan? Semuanya menjawab perlu. Tidak ada yang menganggap tidak perlu," lanjutnya.
Alhasil, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) menuturkan dalam proses revisi UU ITE yang didiskusikan adalah hal-hal yang paling rasional dan terbaik.
"Lalu, kalau sudah soal pilihan-pilihan seperti apa isinya, tidak mungkin 100 persen sama. Oleh sebab itu, lalu didiskusikan mana yang paling rasional dan terbaik," sebut Mahfud.
Simak selengkapnya di halaman berikutnya.
