ADVERTISEMENT

Ini Peran Tersangka Kasus Korupsi Pemotongan Upah Honorer Damkar Depok

Nahda Rizki Utami - detikNews
Kamis, 30 Des 2021 16:40 WIB
Konferensi Pers Kejari Depok
Konferensi Pers Kejari Depok (Foto: Nahda Rizki Utami/detikcom)
Jakarta -

Kejaksaan Negeri Depok menetapkan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Damkar Depok yang berinisial A sebagai tersangka kasus korupsi pemotongan upah tenaga honorer pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Depok tahun anggaran 2016-2020. A diduga telah merugikan negara sebesar Rp. 1,1 Miliar.

"Adapun yang kita tetapkan sebagai tersangka inisialnya A yang menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu," kata Kepala Kejaksaan Negeri Depok, Sri Kuncoro di Kejaksaan Negeri Depok, Kamis, (30/12/2021).

"Sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu dimana terkait dengan estimasi kerugian dari pemotongan gaji 2016-2020 itu sekitar Rp 1,1 Miliar," imbuh Kuncoro.

Kuncoro menjelaskan peran A dalam kasus korupsi ini. Tersangka A adalah sebagai penanggung jawab dalam kasus pemotongan upah tenaga honorer Dinas Damkar Depok.

"Jadi sementara ini memang yang kita minta sebagai pertanggung jawaban khusus untuk pemotongan itu adalah satu orang, yaitu Bendahara Pengeluaran Pembantu," tutur Kuncoro.

Saat ini A belum ditahan. A disangkakan melanggar Pasal 2 atau Pasal 3 atau Pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Diketahui sebelumnya, Diketahui sebelumnya, Kejaksaan Negeri Depok menaikkan kasus dugaan korupsi seragam, sepatu, dan gaji anggota Damkar Depok yang dibongkar oleh petugas Damkar bernama Sandi ke tingkat penyidikan. Pihak Kejari Depok dalam waktu dekat bakal menetapkan tersangka berkaitan dengan kasus dugaan korupsi damkar tersebut.

Hal tersebut dikonfirmasi langsung oleh Kepala Kejaksaan Negeri Depok Sri Kuncoro. Sri menyebut ada dua perkara yang dinaikkan ke tingkat penyidikan berkaitan dengan dugaan kasus korupsi di lingkup internal Damkar Depok.

"Tadi teman-teman juga tanyain masalah damkar, damkar juga sudah kita naikkan penyidikan. Ada dua perkara kita naikkan penyidikan," kata Kuncoro kepada wartawan, Jumat (17/9/2021).

Kuncoro mengatakan perkara pertama yang dinaikkan ke tingkat penyidikan berkaitan dengan dugaan korupsi seragam dan sepatu PDL bagi anggota Damkar. Perkara kedua berkaitan dengan pemotongan gaji anggota Damkar Depok.

"Jadi yang pertama terkait dengan pengadaan seragam dan sepatu PDL itu surat perintah penyidikannya 1. Yang kedua adalah soal pemotongan gaji. Jadi ada dua surat perintah penyidikan yang sudah kita naikkan," ucapnya.

Simak juga video 'Pengacara Minta Wali Kota Depok Diperiksa Terkait Dugaan Korupsi Damkar':

[Gambas:Video 20detik]



(yld/yld)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT