Menko PMK: Perhatian RI untuk Perlindungan Anak Masih Baru, Anggaran Sulit

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menyebut perhatian pemerintah di Tanah Air terhadap masalah perlindungan anak dan perempuan merupakan hal yang masih relatif baru. Dia menilai masih banyak hal yang perlu dibenahi pada isu tersebut.

"Perhatian Indonesia terhadap masalah perlindungan anak dan perempuan itu masih hal yang baru, belum lama, mungkin baru 20 tahun terakhir, karena itu masalah anggaran saja kita masih sulit," ujar Muhadjir Effendy di Gedung Kemenko PMK, Jakarta, Rabu (29/12/2021).

Dia juga menyoroti soal perangkat-perangkat infrastruktur pemerintah yang kini masih belum fokus pada penanganan kasus kekerasan seksual.

"Karena itu perlu disiapkan betul perangkat-perangkat infrastruktur yang kita memang masih belum fokus betul," ujarnya.

Sementara itu, pada ranah hukum, Muhadjir menyoroti Rancangan Undang-Undang (RUU) Tindak Penghapusan Kekerasan Seksual (TPKS). Dia meminta agar DPR segera mengesahkan RUU TPKS.

"Masalah payung hukum, kita berharap UU itu juga harus segera disahkan, dibahas dan disahkan," kata dia.

Muhadjir mewanti-wanti jangan sampai perbedaan pandangan politik dalam pembahasan RUU itu lantas menghambat urgensi pengesahannya. Menurut dia, RUU TPKS menjadi payung hukum yang dibutuhkan masyarakat.

"Kalau ada hal yang kontroversi nanti dicari solusi yang baik, jangan sampai hanya beberapa perbedaan itu membuat hal yang sifatnya urgensi itu tertunda, dan tertundanya terlalu berisiko, karena itu sangat mendesak dibutuhkannya," ujarnya.