Jaksa Agung Minta Jajaran Segera Pelajari dan Pahami UU Kejaksaan

Wilda Hayatun Nufus - detikNews
Selasa, 28 Des 2021 22:27 WIB
Jaksa Agung ST Burhanuddin
Jaksa Agung ST Burhanuddin. (Foto: dok. istimewa)
Jakarta -

Jaksa Agung ST Burhanuddin memerintah seluruh jajaran mempelajari dan memahami Undang-undang Kejaksaan yang baru. Para jaksa diminta mampu memberikan edukasi masyarakat bahwa tugas Kejaksaan bukan yang tercantum dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) saja.

Hal itu disampaikan Burhanuddin saat melaksanakan kunjungan kerja di Kejaksaan Tinggi Banten pada Senin (27/12). Turut hadir pada kunjungan itu yakni Kepala Kejaksaan Tinggi Banten Reda Manthovani, Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Banten Marang, para asisten, Kabag Tata Usaha serta Koordinator pada Kejaksaan Tinggi Banten, para Kepala Kejaksaan Negeri di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Banten dan diikuti secara virtual oleh seluruh jajaran Kejaksaan Negeri se-Banten.

"Kepada seluruh jajaran untuk segera mempelajari dan pahami undang-undang tersebut, agar dapat mengemban amanah dengan tepat sesuai dengan aturan dan tujuan undang-undang. Selanjutnya berikan edukasi kepada masyarakat atas kaidah baru yang terkandung dalam aturan tersebut, agar masyarakat memahami bahwa kewenangan jaksa lebih dari sekadar lembaga penuntutan, dan bukan hanya yang tercantum dalam KUHAP semata," kata Jaksa Agung melalui keterangan pers tertulis yang disampaikan Kapuspenkum Leonard Eben Ezer Simanjuntak, Senin (28/12/2021).

Burhanuddin menerangkan jajarannya harus mampu membuktikan kepada masyarakat bahwa jaksa layak mengembang kewenangan yang sangat luas. Para jaksa harus membuktikan melalui peningkatan kualitas penanganan perkara yang berkeadilan.

"Meminta kepada seluruh jajaran untuk membuktikan kepada masyarakat bahwa Kejaksaan layak dan pantas mengemban kewenangan tersebut, dengan cara menunjukkan peningkatan kualitas penanganan perkara yang berkeadilan dan berkemanfaatan, serta menjadi role model penegakan hukum, sehingga marwah Kejaksaan akan terjaga, dan masyarakat merasakan manfaat atas penguatan dominus litis yang diamanahkan oleh undang-undang yang baru," ungkap Burhanuddin.

Adapun sejumlah poin yang diatur dalam Undang-undang Kejaksaan yang baru antara lain:

1. Kedudukan Jaksa Agung sebagai Penuntut Umum tertinggi di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Hal ini semakin mempertegas penerapan asas single prosecution system bahwa kewenangan penuntutan harus tunggal. Sebelum adanya Undang-Undang Kejaksaan yang baru ini, ketentuan Jaksa Agung sebagai Penuntut Umum tertinggi di NKRI hanya tercantum dalam Penjelasan Pasal 57 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Akan ada banyak hal dan kajian yang dapat kita lakukan melalui penegasan kedudukan Jaksa Agung ini.

2. Jaksa Agung berwenang menerapkan penggunaan denda damai hanya diperuntukan tindak pidana perpajakan, tindak pidana kepabeanan atau tindak pidana ekonomi lainnya. Denda damai merupakan penghentian perkara di luar pengadilan dengan membayar denda yang disetujui oleh Jaksa Agung.

3. Kedudukan Jaksa Agung Muda Bidang Pidana militer (JAM Pidmil).

Dengan dicantumkannya JAM Pidmil pada Undang-Undang Kejaksaan akan semakin memperkuat kedudukan JAM Pidmil. "Saya harap JAM Pidmil dapat segera menorehkan prestasi dalam penyelesaian perkara-perkara koneksitas," kata Burhanuddin.

4. Arah penegakan hukum yang lebih mengedepankan keadilan restoratif.

Kebijakan hukum pidana Indonesia telah terjadi pergeseran paradigma dari keadilan retributif atau pembalasan menjadi keadilan restoratif. Melalui Undang-Undang Kejaksaan yang baru ini, Kejaksaan diberikan peran untuk menggunakan dan mengedepankan keadilan restoratif sebagai salah satu perwujudan dari diskresi penuntutan serta kebijakan leniensi.

Prinsip keadilan hukum akan selalu menjadi hal yang utama dalam setiap upaya penegakan hukum yang dilakukan dengan cara menimbang antara kepastian hukum dan kemanfaatan hukum, serta menyeimbangkan yang tersirat dan tersurat berdasarkan Hati Nurani.

"Saya tidak menghendaki para Jaksa melakukan penuntutan asal-asalan, tanpa melihat rasa keadilan di masyarakat. Ingat, rasa keadilan tidak ada dalam text book, tetapi ada dalam Hati Nurani," kata Burhanuddin.

5. Kewenangan penyadapan dan menyelenggarakan pusat pemantauan di bidang tindak pidana.

Melalui undang-undang ini, Kejaksaan memiliki dasar hukum yang kuat dalam melakukan penyadapan. Penyadapan tidak hanya diperlukan dalam tahap penyidikan saja, melainkan juga pada tahap penuntutan, eksekusi, dan pencarian buron.

"Hati-hati dan jangan disalahgunakan dalam menggunakan kewenangan ini karena terkait dengan hak privasi. Di samping itu, kita akan menambah satu pusat lagi yaitu pusat pemantauan (monitoring center) yang akan menunjang pelaksanaan tugas penyadapan," ujarnya.

6. Pengembangan kesehatan yustisial.

Permasalahan kesehatan rohani dan jasmani tersangka atau terdakwa sering dijadikan alibi untuk menunda proses penegakan hukum. Hal ini menjadi celah yang dimanfaatkan pelaku kejahatan untuk menunda-nunda pemeriksaan.

Oleh karena itu, Kejaksaan wajib menyelenggarakan kesehatan yustisial dalam bentuk pembangunan atau tata kelola rumah sakit Adhyaksa yang dapat mendukung penegakan hukum secara efektif dan efisien.

7. Kewenangan dalam pemulihan aset.

Kejaksaan berwenang melakukan kegiatan penelusuran, perampasan, dan pengembalian aset perolehan tindak pidana dan aset lainnya kepada negara, korban, atau yang berhak. Keberadaan Pusat Pemulihan Aset memiliki legitimasi yang kuat melalui undang-undang ini.

8. Kewenangan pengawasan barang cetakan dan multimedia.

Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 6-13-20/PUU/VIII/2010 tanggal 13 Oktober 2010 bahwa Kejaksaan sebagai lembaga negara yang melakukan pengamanan terhadap peredaran barang cetakan harus melakukan penyitaan atau tindakan hukum lain melalui proses peradilan. Mengingat perkembangan teknologi, maka tidak hanya barang cetakan namun juga harus diperluas kepada berbagai bentuk objek multimedia.

Setiap tindakan pengawasan barang cetakan dan multimedia yang dilakukan oleh Kejaksaan harus melalui proses pengadilan baik melalui penetapan dan/atau putusan oleh Pengadilan.

9. Kewenangan intelijen penegakan hukum.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara, maka kewenangan intelijen tidak hanya untuk kepentingan Kejaksaan, melainkan juga untuk kepentingan negara dalam proses penegakan hukum.

10. Perlindungan Jaksa dan keluarganya serta Jaksa dapat dilengkapi dengan senjata api.

Perlindungan Jaksa ini akan memberikan keamanan dan kenyamanan Jaksa beserta keluarganya terhadap adanya ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan/atau harta benda.

Untuk penggunaan senjata api, harus dilakukan secara selektif mungkin. Ketidakcakapan Jaksa dalam menggunakan senjata api sama saja dengan membunuh dirinya sendiri dan membahayakan orang lain serta institusi.

11. Status Jaksa sebagai pegawai negeri sipil (PNS) yang memiliki kekhususan.

Jaksa memiliki karakteristik khusus yang tidak dapat dimiliki oleh PNS. Jaksa harus dipandang sebagai profesi hukum, sebab selain harus memiliki keahlian dan keterampilan hukum, Jaksa juga harus berperilaku sesuai dengan standar minimum profesi Jaksa, kode etik profesi, dan doktrin Kejaksaan Tri Krama Adhyaksa.

12. Syarat usia menjadi Jaksa paling rendah 23 (dua puluh tiga) tahun dan paling tinggi 30 (tiga puluh) tahun.

Usia muda untuk menjadi Jaksa ini sebagai penyesuaian dari dunia pendidikan yang menghasilkan lulusan muda. Hal ini sekaligus untuk memberikan kesempatan karir yang lebih panjang.

13. Pengembangan karir Jaksa.

Jaksa Agung Burhanuddin memberikan perhatian atas tata kelola Jaksa Fungsional dalam mengembangkan karirnya. Burhanuddin mengatakan selama ini terfokus terhadap penataan jabatan struktural, tanpa melihat penataan jabatan fungsional.

Burhanuddin menyebut jabatan fungsional, khususnya para Jaksa memiliki peranan penting dalam proses penyelesaian perkara. Melalui manajemen yang baik, maka para Jaksa akan ditempatkan sesuai dengan kompetensi dan kapabilitasnya.

14. Kewenangan penggunaan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) khusus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenang.

"Saya minta hal ini dapat dipersiapkan sarana dan infrastruktur yang dibutuhkan dengan matang, termasuk tata kelola pengawasannya guna menghindari penyalahgunaan, dan saya minta pergunakan kewenangan ini dengan penuh arif dan bijaksana, sehingga dapat menunjang performa dan kinerja jajaran adhyaksa," ujar Burhanuddin.

15. Kewenangan mengajukan peninjauan kembali.

Burhanuddin mengatakan wacana yang berkembang selama ini yang mengatakan jika Jaksa tidak dapat melakukan upaya hukum luar biasa berupa Peninjauan Kembali adalah keliru.

"Melalui undang-undang ini mempertegas jika Jaksa dapat melakukan Peninjauan Kembali apabila dalam putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap terhadap suatu perbuatan yang didakwakan telah terbukti, akan tetapi tidak diikuti oleh suatu pemidanaan," ujarnya.

Burhanuddin menambahkan selain kewenangan yang telah tercantum dalam Undang-Undang Kejaksaan, jaksa juga memiliki kewenangan lain yang tersebar di berbagai macam undang-undang, misalnya terkait kewenangan melakukan penyidikan lanjutan dalam perkara perusakan hutan.

Kewenangan ini tercantum dalam Pasal huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Penyelesaian perkara melalui penyidikan lanjutan sejalan dengan Asas Peradilan yang Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan karena proses penyidikan dibatasi oleh waktu.

"Adanya proses penyidikan lanjutan juga mempertegas bahwa penyidikan merupakan bagian proses dari penuntutan yang merupakan satu kesatuan yang utuh. Hingga saat ini, masih sedikit sekali satuan kerja yang berani menggunakan kewenangan kita ini," ujar Jaksa Agung.

(whn/idn)