.webp)
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memberikan kesempatan bagi perusahaan-perusahaan terdampak pandemi COVID-19 untuk melakukan penyesuaian upah minimum provinsi (UMP). Pengajuan tersebut dapat dilakukan hingga 20 Januari 2022.
"Kita memberikan kesempatan, silakan saja mulai dari sekarang boleh mengajukan untuk perusahaan-perusahaan terdampak, kita kasih waktu sampai tanggal 20 Januari 2022," ujar Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi (Disnaker) Pemprov DKI Jakarta Andri Yansyah di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka, Jakarta Pusat, Selasa (28/12/2021).
Andri mengatakan, dalam surat keputusan (SK) yang diteken pada 16 Desember 2021, Pemprov DKI memberikan ruang untuk melakukan penyesuaian UMP dengan kemampuan perusahaan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Yang jelas, dalam SK tersebut, kita ada ruang untuk melakukan penyesuaian ya, untuk melakukan penyesuaian terhadap perusahaan-perusahaan yang terdampak dengan yang tidak terdampak," ujarnya.
Lebih lanjut, Andri mengatakan akan berkomunikasi dan memberikan pemahaman terkait kenaikan UMP agar dapat dimengerti oleh semua pihak.
"Sekali lagi, saya mengkomunikasikan, insyaallah semuanya apabila dikomunikasikan, diberi pemahaman semuanya paham dan mengerti apa yang menjadi dasar kita menetapkan kebijakan yang sudah dikeluarkan," ujarnya.
Seperti diketahui, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah mengeluarkan Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 1517 Tahun 2021 tentang UMP Tahun 2022. Kepgub ini diteken Anies pada 16 Desember 2021.
Dalam Kepgub tersebut, UMP DKI 2022 resmi menjadi Rp 4.641.854, yakni mengalami kenaikan 5,1 persen dari 0,8 persen.
"Menetapkan Upah Minimum tahun 2022 di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebesar Rp 4.641.854 per bulan," demikian isi Kepgub Anies.
(rfs/rfs)
