Fasilitas umum dan kursi rapat paripurna di DPRD Pekanbaru, Riau ditarik vendor karena nunggak Rp 800 juta. Sekretariat DPRD Pekanbaru menyebut masalah ini terjadi karena salah paham.
"Itu hanya proses komunikasi yang kurang bagus aja, miskomunikasi. Sebenarnya itu sudah ditandatangani, tinggal proses," ujar Kabag Umum Sekretariat Dewan di DPRD Pekanbaru, Azhar, kepada wartawan, Selasa (28/12/2021).
Azhar mengatakan ada dua kali penundaan pembayaran pada vendor. Dia mengatakan penundaan pembayaran terjadi karena kekurangan anggaran akibat COVID-19.
"Kalau tunda bayar dua kali iya, itu kegiatan 2020. Karena COVID-19 berdampak pada penganggaran, tidak cukup uang itu lagi," kata Azhar.
Azhar mengaku telah memanggil pihak vendor. Dia menjamin tunggakan dibayar sebelum akhir tahun ini.
"Sudah selesai, vendor juga tadi sudah kita panggil dan administrasi di Sekwan sudah selesai tinggal proses pembayaran BKPAD Pekanbaru. Sebelum tanggal 31 Desember ini dibayar," katanya.
Dari foto yang dilihat detikcom, terlihat beberapa orang menarik fasilitas di kantor DPRD Pekanbaru. Fasilitas yang ada seperti kursi paripurna pimpinan DPRD, TV, hingga papan nama dari masing-masing fraksi di DPRD.
Koordinator pengadaan barang dari pihak vendor, Hendrik, membenarkan penarikan fasilitas itu. Sebab, tidak ada kabar kapan barang akan dibayar.
"Iya (fasilitas ditarik). Ini karena di situ ada tunda bayar 10 paket, nilainya Rp 800 juta," kata Hendrik usai menarik barang di DPRD Pekanbaru kemarin.
Hendrik mengaku menarik barang-barang di DPRD Pekanbaru karena merasa sudah dipermainkan. Sebab, pekerjaan itu sudah dituntaskan, tapi tidak kunjung dibayar.
"Saya merasa dipermainkan, ya saya tarik semua. Ada TV, kursi pimpinan DPRD dan papan nama fraksi partai. Semua itu udah dikerjakan, tidak dibayar," katanya.
Kekesalan Hendrik memuncak karena ada vendor yang dibayar lebih dulu. Sedangkan Hendrik yang telah lebih dulu mengerjakan ditunda pembayarannya oleh Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Pekanbaru, Badria Rikasari.
(ras/haf)