ADVERTISEMENT

Perspektif

Terpilih Ketum PBNU, Yahya Staquf Diyakini Pimpin Game Changer Pemilu 2024

Danu Damarjati - detikNews
Jumat, 24 Des 2021 17:24 WIB
Yahya Cholil Staquf resmi menjadi anggota Dewan Pertimbangan Presiden. Gus Yahya dilantik oleh Presiden Joko Widodo.
Yahya Cholil Staquf (foto sebelum pandemi COVID-19), sekarang menjadi Ketum PBNU. (Rengga Sancaya/detikcom)
Jakarta -

Yahya Cholil Staquf menjadi Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), organisasi kemasyarakatan Islam terbesar di Indonesia. Suara kaum nahdliyin bisa menentukan nasib politikus-politikus yang berlaga di Pemiu 2024. Mau dibawa ke mana suara NU oleh Gus Yahya?

"Terus terang saja berdasarkan catatan Pemilu dan Pilpres sebelum-sebelumnya, suara NU menjadi game changer," kata pengamat politik dari President University, Muhammad AS Hikam, kepada detikcom, Jumat (24/12/2021).

AS Hikam adalah Menteri Riset dan Teknologi era Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur). AS Hikam sendiri juga besar di lingkungan nahdliyin. Dia mengamati sikap NU atau orang-orang NU selalu berpengaruh terhadap Pemilu dan Pilpres.

"Apalagi 2024 yang dinamikanya masih cair sampai saat ini," ujar Hikam.

Peraih gelar doktor politik dari Universitas Hawaii di Honolulu ini menjelaskan suara NU bakal sangat berpengaruh ke kontestasi Pemilu 2024 apabila suara NU bisa dimampatkan jadi satu blok. Bila hal itu terjadi, massa suara nahdliyin bisa menjadi faktor pengubah yang laur biasa.

"Tentu mereka-mereka yang berkompetensi semuanya saling mendekati NU, terutama mereka yang sangat memerlukan voters dari Jawa, yakni Jawa Timur dan Jawa Tengah. Juga, suara dari Kalimantan, Lampung, Sulawesi Selatan," kata Hikam.

Lantas, sikap apa gerangan yang bakal diambil Yahya Staquf terhadap pencari peluang politik yang mendekat ke PBNU? Staquf sendiri diketahui Hikam tidak akan mencalonkan diri sebagai capres atau cawapres di Pilpres 2024. Sebagaimana juga diberitakan detikcom, Yahya Staquf juga tidak ingin ada capres-cawapres dari PBNU, tujuannya demi menjaga agar PBNU tetap independen bila ada masalah kebangsaan di tengah masyarakat.

"Walaupun Yahya Staquf dari NU menyatakan tidak mengajukan capres-cawapres, tapi sah-sah saja kalau mendukung capres-cawapres," kata Hikam. "Soal independensi, belum bisa dilihat saat ini. Ini akan bisa dilihat pada jelang 2024 lewat manuver-manuver politik."

AS HIKAMMuhammad AS Hikam (Ari Saputra/detikcom)

Menjadi independen di era saat ini lebih susah ketimbang di era Orde Baru yang otoriter. Saat Orde Baru, Gus Dur bisa berhadap-hadapan dengan rezim Orde Baru. Di masa sekarang, situasinya bisa menjadi rumit.

Dosen Ilmu Politik dan Studi Internasional Universitas Paramadina, Ahmad Khoirul Umam, melihat PBNU sudah terlalu condong ke kubu pemerintah di masa kepemimpinan Ketum Said Aqil Siroj. Kini, Yahya Staquf perlu mengarahkan PBNU kembali ke Khittah Ulama 1926, semangat menjiwai NU melepaskan diri dari ikatan politik praktis.

"NU tetap harus berpihak tapi bukan dalam hal politik praktis, melainkan dalam isu strategis. Kalau dalam ranah politik praktis, PBNU harus menjaga jarak. Bagaimanapun juga di bawah kepemimpinan Kiai Said, NU terlalu condong ke pemerintah. Positifnya, NU bisa menyampaikan aspirasinya akar rumput ke pemerintahan, namun NU kehilangan daya kritisnya," kata Ahmad Khoirul Umam.

Ahmad Khoirul UmamFoto: Dok. Ahmad Khoirul Umam

Di bawah kepemimpinan Yahya Staquf, NU diharapkannya bisa menjadi jangkar keseimbangan politik nasional, bukan malah ikut perkubuan politik elektoral. "Maka Gus Yahya harus konsisten, istikamah dengan janji politik yang diberikan ke Muktamirin untuk membawa PBNU ke ranah independen. Spektrum politik NU sangat luas tapi tidak boleh terjebak dalam politik praktis," kata dia.

Corak Islam yang dibawa NU yang kini dipimpin Yahya Staquf adalah karakter Islam moderat (tengah/wasatiyah), bukan konservatif-fundamentalis. Namun dalam ranah akar rumput, politik identitas yang diangkat-angkat oleh islam politik konservatif-fundamentalis nyata adanya.

"NU memiliki tanggung jawab besar menjaga keseimbangan agar demokrasi Indonesia tidak terperosok ke dalam Islam konservatif fundamentalis seperti di Timur Tengah dan Asia Selatan," kata Umam.

(dnu/tor)


ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT