Menderu Kecaman Gegara Syuting di Lokasi Pengungsian Semeru

ADVERTISEMENT

Menderu Kecaman Gegara Syuting di Lokasi Pengungsian Semeru

Tim detikcom - detikNews
Jumat, 24 Des 2021 07:01 WIB
Jakarta -

Deru kecaman terhadap syuting sinetron Terpaksa Menikahi Tuan Muda' (TMTM) tak lagi sayup terdengar. Pemerintah, DPR, relawan hingga warga terang-terangan mengecam syuting sinetron TMTM digelar di lokasi pengungsian Semeru.

Syuting sinetron TMTM sempat digelar di pengungsian Semeru yang berada di Desa Penanggal, Kecamatan Candipuro, Lumajang, Jawa Timur, Selasa (21/12/2021). Production house (PH) syuting tersebut, yakni Verona Pictures.

Layaknya kegiatan syuting, artis, kru dan segala macam peralatan, menemani korban erupsi Semeru yang sedang kesusahan. Adegan per adegan menjadi pemandangan baru bagi para pengungsi.

Ada atau tidak izinnya, syuting sinetron di pengungsian korban bencana tetap tidak dibenarkan. Pemerintah, melalui Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy, menilai tidak etis.

"Seyogyanya hal itu tidak dilakukan. Tidak etis," kata Muhadjir saat dihubungi detikcom, Kamis (23/12/2021).

Tidak ada ada satu pun alasan yang membenarkan syuting di gelar di lokasi pengungsian. Kalau memang skenarionya harus berlatar belakang pengungsian, syuting bisa digelar di studio.

"Kalau adegan itu memang sangat diperlukan sesuai dengan tuntutan naskah dan skenario, mestinya bisa dilakukan di dalam studio saja," sebut Muhadjir.

Tak hanya pemerintah. Komisi VIII DPR RI ikut mengecam syuting sinetron di pengungsian Semeru tersebut. Komisi VIII DPR menyerukan boikot jika adegan sinetron TMTM berlatar belakang pengungsian Semeru tetap ditayangkan.

"Tidak layak dan tidak manusiawi karena lokasi bencana dijadikan tempat syuting dan lain-lainnya. Kita minta itu tidak perlu ditayangkan, karena sudah menyakiti orang banyak. Kalau ditayangkan, diboikot saja, nggak usah ditonton," tegas Ketua Komisi VIII DPR, Yandri Susanto, kepada wartawan, Kamis (23/12).

Sekadar informasi, Komisi VIII merupakan alat kelengkapan dewan (AKD) di DPR yang memiliki ruang lingkup tugas, salah satunya di bidang kebencanaan. Sudah menjadi tugas Komisi VIII untuk mengawasi penanganan bencana, termasuk erupsi Semeru.

Sejumlah partai politik juga tak absen mengecam. Simak di halaman berikutnya.



ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT