Jakarta -
PKB menyayangkan area pengungsian korban erupsi Gunung Semeru dijadikan lokasi syuting sinetron. PKB mendorong kegiatan syuting di area pengungsian korban erupsi Semeru dibawa ke ranah hukum.
"Kalau dibawa ke ranah yang paling ekstrem sebetulnya boleh juga. Polisi mencoba bertanya kepada pihak tertentu itu, dia itu maksudnya apa, menjual situasi kah, dalam hal mengambil keuntungan, atau untuk hal-hal lain," kata Ketua DPP PKB Marwan Dasopang kepada wartawan, Kamis (23/12/2021).
Marwan menilai investigasi soal syuting di pengungsian korban erupsi Semeru mudah dilakukan. Menurutnya, jika ada motif keuntungan, kegiatan syuting tersebut terindikasi pelanggaran.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kalau itu yang terjadi kan mudah sekali sebetulnya menginvestigasi itu, untuk tujuan tertentunya itu apa. Kalau dia ingin mendapatkan keuntungan dari itu, saya pikir bisa ditarik ke ranah lebih ekstrem lagi, tidak pantas, tidak patut, tapi bisa juga kaitan itu sebagai pelanggaran," terang Marwan.
PKB, sebut Marwan, menyayangkan adanya eksploitasi pengungsian korban erupsi Semeru. Marwan menyebut penyelenggara syuting sama saja 'menjual' kesusahan orang lain.
"Tentu kita menyayangkan kalau ada pihak-pihak tertentu mengeksploitasi, karena dia menjadikan itu lokasi syuting. Artinya, dia menjual kesusahan orang lain untuk mendapat keuntungan dengan membuat video itu," sesalnya.
Terkait syuting tersebut, pihak production house (PH) mengaku sudah mendapat izin dari Bupati Lumajang, Thoriqul Haq. Sementara bupati disebut meminta PH berkoordinasi dengan Satgas Tanggap Bencana Semeru. Namun, pihak Satgas mengaku tidak ada koordinasi dari pihak PH.
Simak tanggapan Marwan soal sikap Bupati Lumajang di halaman berikutnya.
Marwan menilai Bupati Lumajang tidak memiliki kewenangan untuk melarang kegiatan syuting digelar di pengungsian korban erupsi Semeru. Dia meyakini Bupati Lumajang juga tidak suka dengan kegiatan syuting tersebut.
"Pada saat situasi kebencanaan kan semua dipikirkan. Saya yakin bupati (menilai) bahwa sebetulnya itu tidak pantas dilakukan. Tapi dalam hal pelarangan, dalam kaitan itu kan bukan wewenangnya. Ada Satgas tentang itu. Tapi tentu sebetulnya kita berharap ada ketegasan. Saya yakin bupati juga tidak suka dengan itu (syuting sinetron)," jelasnya.
Lebih lanjut, Marwan menuturkan Komisi VIII DPR saat ini sedang membahas revisi Undang-Undang (UU) tentang BNPB. Dia melihat kegiatan syuting di pengungsian korban erupsi Semeru bisa dijadikan rujukan guna membahas kewenangan BNPB saat tanggap darurat bencana.
"Kaitannya tadi, bupati menyerahkan ke satgas karena merasa tidak punya wewenang membuat larangan. Maka, dalam hal kebencanaan, kita sedang godok undang-undang, revisi. Dalam kaitan-kaitan seperti itu, ada yang bertanggung jawab, baik dalam tanggap darurat, pemulihan, sampai selesai," papar Ketua bidang Sosial dan Kebencanaan DPP PKB itu.
Seperti diketahui, area pengungsian korban erupsi Semeru dijadikan lokasi syuting sinetron berjudul 'Terpaksa Menikahi Tuan Muda' (TMTM). Syuting sinetron tersebut digelar di posko pengungsian di Desa Penanggal, Kecamatan Candipuro, Lumajang, pada Selasa (21/12).
PH sinetron TMTM, Verona Pictures mengungkapkan salah satu alasan syuting digelar di area pengungsian Erupsi Semeru. Menurut Line Producer Verona Pictures Dwi Eslogo, Co Producer Sinetron TMTM merupakan putra Lumajang yakni Dwi Ilalang.
"Jadi Pak Dwi namanya putra daerah ketika Lumajang terjadi erupsi ingin ada partisipasi, yang dibidik dari point of view yang lain. Sehingga membuat framing yang berbeda melalui film," kata Dwi Eslogo, Rabu (22/12).
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini
.webp)
