KLHK Sosialisasikan Bahaya Merkuri untuk Kesehatan dan Lingkungan

Jihaan Khoirunnisaa - detikNews
Kamis, 23 Des 2021 22:12 WIB
KLHK
Foto: dok. KLHK
Jakarta -

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) bersama United Nations Development Programme (UNDP), menggelar webinar 'Waspada Merkuri'. Acara ini untuk mengkampanyekan bahaya merkuri sekaligus menyosialisasikan langkah pencegahan pencemaran merkuri.

Direktur Jenderal Pengelolaan Limbah, Sampah, dan Bahan Beracun Berbahaya (PSLB3), KLHK, Rosa Vivien Ratnawati, menjelaskan merkuri berasal dari berbagai macam sumber, mulai dari emisi ulang hingga aktivitas manusia seperti pertambangan emas skala kecil (PESK), produksi besi, serta limbah peralatan merkuri. Unsur tersebut berpotensi meracuni masyarakat, dan mengganggu kesehatan.

"Merkuri yang dilepaskan ke lingkungan dari sumber alami dan aktivitas manusia, dapat memasuki media lingkungan. Senyawa tersebut akan tetap berada dalam siklus merkuri di lingkungan yakni air, udara dan tanah, sampai benar-benar terbuang dari sistem melalui penguburan di sedimen laut dalam atau sedimen danau, dan melalui penjebakan atau entrapment ke dalam senyawa mineral stabil," ujar Rosa dalam keterangan tertulis, Kamis (23/12/2021).

Dalam acara yang digelar secara daring, di Jakarta pada Selasa (21/12), Vivien menyebut bahwa merkuri juga bisa meracuni sumber pangan. Penyebabnya antara lain saat lokasi ladang padi berada tidak jauh dari aktivitas PESK yang menggunakan unsur merkuri. Selain itu, ikan yang hidup di ekosistem yang tercemar merkuri juga bisa tercemar.

"Dampaknya terhadap kesehatan bisa menyebabkan kerusakan paru-paru, gangguan pencernaan, kerusakan ginjal, kerusakan sistem saraf pusat, cacat mental, kebutaan, kerusakan otak hingga gangguan pertumbuhan pada anak," terangnya.

Ditegaskan Vivien, pemerintah terus berupaya mengatasi pencemaran merkuri di lingkungan. Salah satunya dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2017 tentang Pengesahan Konvensi Minamata Mengenai Merkuri.

Selain itu pemerintah juga telah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2019 Tentang Rencana Aksi Nasional Pengurangan dan Penghapusan Merkuri, serta penerbitan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kesehatan (LHK) Nomor 15 tahun 2019, tentang Baku Mutu Emisi Pembangkit Listrik Tenaga Termal Pemanfaatan teknologi High Efficiency and Low Emissions (HELE).

"Upaya Pengurangan dan Penghapusan Merkuri di Indonesia di bidang manufaktur antara lain adalah Pengurangan penggunaan merkuri pada proses produksi baterai dan produksi lampu, pengawasan dan penindakan kosmetik ilegal, serta monitoring dan evaluasi emisi merkuri di industri," jelasnya.

Di tingkat internasional, Vivien mengatakan RI juga aktif berpartisipasi dalam Conference of the Parties atau pertemuan ke-4 konferensi Para Pihak (COP-4) Konvensi Minamata Mengenai Merkuri. Bahkan menurutnya Indonesia akan menjadi tuan rumah Pertemuan COP-4 dengan Direktur Jenderal PSLB3 KLHK sebagai Presiden COP-4.

Vivien menjelaskan acara tersebut rencananya digelar tahun depan di Bali, dengan dihadiri sekitar 1.000 orang yang antara lain adalah delegasi negara anggota konvensi, perwakilan industri dan asosiasi, perwakilan dari United Nations (UN) hingga akademisi.

Vivien menilai upaya pemerintah tersebut akan lebih efektif jika dibantu oleh partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, dia mendorong kesadaran dan partisipasi masyarakat untuk membantu mengurangi potensi pencemaran merkuri, sehingga dapat melindungi generasi mendatang.

"Kita wajib melindungi generasi dan lingkungan hidup masa depan dari ancaman bahaya merkuri," tandasnya.

Sebagai informasi, turut hadir dalam acara tersebut sebagai narasumber Dokter & Traveller, Dr. Ratih C. Sari, serta Praktisi Food Combining, Erikar Lebang.

(prf/ega)