PKB menyayangkan area pengungsian korban erupsi Gunung Semeru dijadikan lokasi syuting sinetron. PKB mendorong kegiatan syuting di area pengungsian korban erupsi Semeru dibawa ke ranah hukum.
"Kalau dibawa ke ranah yang paling ekstrem sebetulnya boleh juga. Polisi mencoba bertanya kepada pihak tertentu itu, dia itu maksudnya apa, menjual situasi kah, dalam hal mengambil keuntungan, atau untuk hal-hal lain," kata Ketua DPP PKB Marwan Dasopang kepada wartawan, Kamis (23/12/2021).
Marwan menilai investigasi soal syuting di pengungsian korban erupsi Semeru mudah dilakukan. Menurutnya, jika ada motif keuntungan, kegiatan syuting tersebut terindikasi pelanggaran.
"Kalau itu yang terjadi kan mudah sekali sebetulnya menginvestigasi itu, untuk tujuan tertentunya itu apa. Kalau dia ingin mendapatkan keuntungan dari itu, saya pikir bisa ditarik ke ranah lebih ekstrem lagi, tidak pantas, tidak patut, tapi bisa juga kaitan itu sebagai pelanggaran," terang Marwan.
PKB, sebut Marwan, menyayangkan adanya eksploitasi pengungsian korban erupsi Semeru. Marwan menyebut penyelenggara syuting sama saja 'menjual' kesusahan orang lain.
"Tentu kita menyayangkan kalau ada pihak-pihak tertentu mengeksploitasi, karena dia menjadikan itu lokasi syuting. Artinya, dia menjual kesusahan orang lain untuk mendapat keuntungan dengan membuat video itu," sesalnya.
Terkait syuting tersebut, pihak production house (PH) mengaku sudah mendapat izin dari Bupati Lumajang, Thoriqul Haq. Sementara bupati disebut meminta PH berkoordinasi dengan Satgas Tanggap Bencana Semeru. Namun, pihak Satgas mengaku tidak ada koordinasi dari pihak PH.
Simak tanggapan Marwan soal sikap Bupati Lumajang di halaman berikutnya.
(zak/tor)