Bakal Ditutup Kementerian BUMN, BBI Sampaikan Aspirasi ke Ketua DPD

Nada Zeitalini - detikNews
Rabu, 22 Des 2021 16:27 WIB
Ketua DPD dan BBI
Foto: DPD
Jakarta -

Serikat Pekerja PT Boma Bisma Indra (BBI) menyampaikan aspirasinya tentang perusahaan mereka. Hal itu disampaikan saat bertemu Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti.

Mereka berharap DPD RI dapat menyampaikan aspirasi kepada Kementerian BUMN. Terkait menyelamatkan perusahaan BUMN yang bergerak di bidang manufacture, permesinan, peralatan industri, manajemen project juga diesel engine itu.

"BBI termasuk salah satu BUMN yang akan ditutup Kementerian BUMN. Padahal BBI mempunyai sejarah panjang dan karya-karya yang dihasilkan sangat berkontribusi bagi kemajuan bangsa," kata salah seorang Serikat Pekerja PT BBI, Supriyanto dalam keterangan tertulis, Rabu (22/12/2021).

Ia melanjutkan bahwa karya-karya PT BBI tidak sembarangan. Antara lain pembuatan jembatan Holtekamp Papua, jembatan Kalikuto Jawa Tengah, pembuatan komponen kilang minyak, komponen pabrik gula, pembuatan gudang Bulog dan pengolahan beras, dan lain-lain.

Supriyanto menjelaskan, perusahaan sebenarnya masih mampu bersaing dan berproduksi. Hanya saja, perusahaan memerlukan suntikan permodalan dan tambahan peralatan. Oleh karena itu Serikat Pekerja PT BBI mengusulkan kepada pemerintah memberikan peremajaan peralatan yang dimiliki, memberi suntikan modal kerja yang cukup, serta perbaikan prasarana dan fasilitas perusahaan.

"Peralatan kami sejak tahun 1987 belum ada upgrade. Jadi bisa dibilang out of date atau ketinggalan zaman. Tapi masih bisa difungsikan meski tidak maksimal. Makanya kami perlu perhatian soal ini," ujarnya.

Ditambahkannya, PT BBI juga masih mendapatkan kepercayaan besar dari para customer. Hal itu dibuktikan dengan masuknya beberapa order strategis dan non strategis.

"Tapi kami tidak punya modal untuk pengerjaannya. Kita berharap pemerintah memberikan modal kerja dalam bentuk penyertaan modal negara agar PT BBI dapat bersaing secara sehat dan keluar dari krisis," tuturnya.

Selain itu, Serikat Pekerja PT BBI pun meminta regulasi dari pemerintah agar produk perusahaan mereka mempunyai pangsa pasar yang jelas.

"Contohnya begini, kita memproduksi komponen pabrik gula, tetapi produk kita sia-sia karena tidak terserap. Pabrik-pabrik tersebut malah memakai alat-alat impor. Di sinilah perlunya aturan agar lebih utamakan produksi dalam negeri," tegas Supriyanto.

Menanggapi aspirasi tersebut, LaNyalla sepakat bahwa pemerintah harus memastikan industri-industri yang dibangun di era Orde Lama dan Orde Baru direstorasi.

"Memang harus melalui proses asesmen dari PPA mengenai kondisi terakhir perusahaan. Tetapi menurut saya, dibandingkan impor lebih baik restorasi industri yang sudah ada," ujar LaNyalla.

Menurutnya Indonesia wajib memiliki heavy industries di sektor-sektor strategis. LaNyalla mengatakan bahwa inilah salah satu akibat dari penambahan ayat di Pasal 33 UUD hasil Amandemen 2002.

Yang mana pada ayat 4 menggunakan pendekatan efisiensi, sehingga heavy industries nasional bukannya direstorasi, tapi malah ditutup, karena lebih efisien impor, atau memberi peluang investor asing untuk membuka industri yang sama di dalam negeri.

(fhs/ega)