LaNyalla Minta Pemerintah Tetapkan Batas Tarif Hotel untuk Karantina

Nada Zeitalini Arani - detikNews
Selasa, 21 Des 2021 18:38 WIB
Ketua DPD LaNyalla Mattalitti
Foto: DPD RI
Jakarta - Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti meminta pemerintah untuk menetapkan batasan tarif hotel untuk lokasi karantina. Menurutnya sudah banyak masyarakat yang mengeluhkan hal tersebut.

"Saya menerima sejumlah keluhan dari warga negara Indonesia yang baru datang dari luar negeri. Mereka harus menjalani karantina, namun yang menjadi masalah adalah tarif hotel tempat mereka menjalani karantina," tutur LaNyalla dalam keterangan tertulis, Selasa (21/12/2021).

LaNyalla menjelaskan bahwa pihak hotel yang digunakan sebagai lokasi karantina memberikan tarif yang sangat memberatkan.

"Ada laporan yang menyebut satu keluarga yang berisi 5 orang harus membayar Rp 150 juta untuk menjalani karantina. Ini sangat memberatkan, bahkan sudah keterlaluan," katanya.

"Karantina sah-sah saja asal pemerintah bisa mengatasi harganya. Ibarat sembako, kalau tidak ada campur tangan pemerintah, pedagang akan seenaknya memberikan harga," jelasnya.

LaNyalla menyebut bahwa tarif hotel untuk karantina seharusnya diberlakukan seperti PCR atau swab antigen. Harus adanya batasan limit tarif termurah dan termahal. Sebab, tidak semua masyarakat Indonesia yang pulang dari luar negeri merupakan orang kaya yang pulang liburan. Ada pula masyarakat yang berobat dan melakukan keperluan lainnya.

"Harusnya pemerintah memberi patokan tertinggi harga hotel. Harus ada penetapan tarif dari pemerintah untuk kepentingan karantina yang notabene kewajiban yang dibuat pemerintah untuk masyarakat," pungkasnya.

Simak video 'Kabar Paket Karantina Rp 19 Juta, Dasco: Tak Semua Orang Indonesia Kaya':

[Gambas:Video 20detik]



(ega/ega)