.webp)
Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar menemukan adanya tenaga kontrak (honorer) fiktif. Ribuan tenaga honorer pun dites ulang.
Dalam tes yang digelar di Kantor Dinas Pendidikan Kota Makassar ini, sejumlah peserta tenaga kontrak tampak tak taat protokol kesehatan (prokes). Mereka tak menjaga jarak dan berkumpul dalam jumlah banyak.
"Yang bikin menumpuk tadi itu, pertama belum selesai sesi satu maka peserta sesi kedua datang dan kesannya sampai di tangga menunggu dan selesai kedua cepat datang orang lagi jadi menumpuk," kata Plt Kadis Pendidikan Kota Makassar, Nilma Palamba, Senin (20/12/2021).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Selain itu, jumlah tenaga disebut terlalu banyak yang mengikuti tes. Oleh karena itu, peserta tes dibagi menjadi dua kelompok.
"Sesi ketiga di sini (kantor disnaker) hari ini dan besok 200 dan 100 di sini 1 kecamatan (di Kantor Disnaker) karena jumlah tenaga yang ikut khusus di Kantor Disdik itu 2.000 tenaga kontrak," jelasnya.
 Antrean peserta tes sempat terjadi. (Ibnu Munsir/detikcom) |
Sementara Kepala BKD Kota Makassar Siswanta Attas mengatakan ada 8.200 tenaga kontrak yang akan mengikuti tes selama 3 hari. Mereka menyebut belum bisa memastikan adanya temuan tenaga kontrak fiktif.
"Dugaan tenaga kontrak fiktif, sampai sekarang belum ditemukan, karena masih belum kita tahu jumlah persis yang mengikuti hari ini," kata Siswanta.
Namun ia akan memberi informasi jika menemukan adanya tenaga kontrak yang tak sesuai dengan jumlah yang hadir mengikuti tes.
"Nanti kita lihat di hari ketiga. Apakah masih total 8.200, sama dengan SK Wali Kota yang diterbitkan," sebutnya.
"Penilaian untuk kategori lulus sudah ada di Perwali, ada wawancara, tes kepribadian, ada tiga kriteria," tambahnya.
Sebelumnya, Wali Kota Makassar Ramdhan 'Danny' Pomanto mengungkap adanya ribuan 'pegawai fiktif' di Pemkot Makassar. Temuan itu membuat dirinya gusar hingga berencana melakukan tes ulang terhadap 11 ribu tenaga kontrak fiktif yang kini bekerja di Pemkot Makassar.
"Jadi kami akan membuat registrasi kembali pegawai kontrak, tapi kita tidak pakai istilah itu lagi. Perwalinya sudah disusun. Kami akan merekonstruksi pegawai kontrak menjadi Laskar Pelangi, Laskar Pelayanan Publik," kata Danny ditemui di kediamannya, Jalan Amirullah, Makassar, Jumat (1/10).
(jbr/jbr)
