LaNyalla: Siapa Pun Berhak Kontribusi terhadap Perbaikan Nasib Bangsa

Yudistira Imandiar - detikNews
Senin, 20 Des 2021 16:36 WIB
Berkunjung ke Ponpes, LaNyalla Bahas Presidential Threshold & RUU PKS
Foto: Dok. DPD RI
Jakarta -

Ketua DPD RI berkunjung ke Pondok Pesantren Al-Hikmah Mlaten, Tulungagung, Jawa Timur pada Minggu (19/12). Dalam kesempatan itu, LaNyalla membahas isu Presidential Threshold dan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS).

Kepada pengasuh Ponpes Al-Hikmah, KH. Hadi Muhammad Mahfudz atau Gus Hadi, LaNyalla menjabarkan perjuangan DPD RI untuk menghapus Presidential Threshold 20 persen menjadi 0 persen.

LaNyalla mengatakan wacana presidential threshold 0 persen mendapat banyak dukungan dari masyarakat. Ia menyatakan DPD akan terus memperjuangkan hal tersebut.

"Kita ini memperjuangkan hak konstitusional rakyat, termasuk juga aspirasi masyarakat daerah. Karena siapa pun berhak berkontribusi terhadap perbaikan nasib bangsa," cetus LaNyalla dalam keterangan tertulis, Senin (20/12/2021).

Selama ini, lanjut LaNyalla, partai politik sangat mendominasi dalam pencalonan presiden dan wakil presiden. Bahkan, kata LaNyalla, hanya partai-partai besar yang sudah berkongsi yang dapat mengusung calonnya.

"Sebenarnya banyak warga negara yang ingin memberi sumbangsih terhadap kemajuan bangsa. Tetapi tidak bisa karena ada aturan ambang batas itu. Ini yang harus didobrak. Karena ini tidak adil," tutur LaNyalla.

Ditegaskan LaNyalla, bangsa Indonesia lahir dari entitas civil society, para ulama, kaum pendidik, cendekiawan, dan lain-lain termasuk raja dan sultan Nusantara. Namun, LaNyalla menilai mereka kini justru terpinggirkan.

"Mereka ini tidak bisa terlibat dalam menentukan arah perjalanan bangsa, kan aneh. Indonesia ini ada karena para raja dan sultan ini legowo, mereka bergabung ke republik dan bahkan ada aset-asetnya yang dipakai untuk negara," sebut LaNyalla.

Selain alasan itu, menurut LaNyalla, regulasi Pemilu harus dievaluasi karena membatasi pilihan rakyat dan memunculkan oligarki.

"Ini lebih bahaya lagi, munculnya oligarki politik dan ekonomi. Kekuasaan dikuasai, sektor ekonomi juga dikuasai. Kekayaan negara ini dikeruk terus. Sudah tidak ada lagi yang namanya ekonomi kerakyatan. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin," paparnya.

LaNyalla pun menyatakan siap mengawal agar RUU PKS bisa segera disahkan. Saat ini RUU PKS sudah masuk daftar program legislasi nasional (prolegnas) prioritas 2022.

"Semoga ini sinyal positif bagi perlindungan korban kekerasan seksual. Kita di DPD RI akan kawal terus," ungkap LaNyalla.