Kutip Firli, LaNyalla Bicara soal Praktik Korupsi di Ambang Batas Capres

Angga Laraspati - detikNews
Kamis, 16 Des 2021 15:37 WIB
Kala La Nyalla bertemu Ketua KPK
Foto: Kala La Nyalla bertemu Ketua KPK (Wilda/detikcom)
Jakarta -

Ketua DPD RI LaNyalla Mahmud Mattalitti membeberkan alasan Ketua KPK Firli Bahuri mendukung ambang batas pencapresan atau presidential threshold agar menjadi 0 persen. LaNyalla mengutip pernyataan Firli saat dirinya memberikan orasi secara virtual pada Training Politik Nasional Pengurus Besar HMI MPO, Rabu (15/12).

"Ketua KPK Saudara Firli Bahuri mengatakan bahwa sudah seharusnya persyaratan ambang batas pencalonan presiden, atau presidential threshold dihapus. Karena menurutnya, hal itu adalah salah satu cara untuk mengentaskan korupsi atau sebagai upaya untuk menciptakan zero korupsi," kata LaNyalla dalam keterangan tertulis, Kamis (16/12/2021).

Ketua KPK Firli, lanjut LaNyalla, menekankan ambang batas harus 0 persen bukan diturunkan menjadi 15 persen, 10 persen, 5 persen atau angka lainnya. Sebab, menurutnya, dengan presidential threshold 0 persen maka tidak ada lagi demokrasi di Indonesia yang diwarnai dengan biaya politik yang tinggi.

"Karena biaya politik tinggi itulah yang menyebabkan adanya politik transaksional. Itulah sekilas isi berita yang saya sampaikan di sini sebagai pengantar," imbuh LaNyalla pada acara yang mengambil tema 'Dilema Otonomi Daerah: Antara Aspirasi Lokal dan Desentralisasi Praktik Korupsi'.

Senator asal Jawa Timur itu melanjutkan semua pasti tahu pemberlakuan ambang batas tersebut tidak hanya berlaku di domain pencalonan presiden, tetapi juga di domain pencalonan kepala daerah.

Untuk mencalonkan diri sebagai gubernur atau bupati/wali kota, pasangan calon harus mendapat dukungan sekian kursi di DPRD provinsi atau kabupaten/kota. Sama saja dengan presidential threshold.

"Artinya apa? Artinya harus membayar 'uang mahar' kepada partai. Dan, ini sudah menjadi rahasia umum, meskipun dikatakan ada partai politik yang tidak menerima uang mahar," ujar Dia.

Bisa dibayangkan berapa yang harus dikeluarkan oleh pasangan calon kepala daerah yang 'memborong' partai politik. Sehingga, ada beberapa kasus Pilkada yang melawan kotak kosong atau melawan partai politik minoritas.

"Belum lagi biaya kampanye dan biaya saksi yang harus dikeluarkan," ujarnya.

Bersambung di halaman selanjutnya. Langsung klik...