Kemenag, BKKBN, & BRIN Kerja Sama Cegah Stunting bagi Calon Pengantin

Jihaan Khoirunnisa - detikNews
Jumat, 17 Des 2021 21:15 WIB
MoU Kemenag, BRIN, dan BKKBN
Foto: Kemenag
Jakarta -

Kementerian Agama (Kementerian Agama), Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dan Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN) menjalin sinergi dalam rangka mencegah stunting bagi calon pengantin. Kerja sama ini ditandai dengan penandatanganan MoU di Kantor BKKBN, Jakarta oleh masing-masing instansi.

Adapun dalam penandatangan yang dilakukan Kamis (16/12) tersebut, Kemenag diwakili oleh Dirjen Bimas Islam, Kamaruddin Amin. Sementara itu BKKBN diwakili oleh Sekretaris Utama, Tavip Agus Rayanto, dan BRIN diwakili oleh Kepala Organisasi Riset dan Pengkajian Penerapan Teknologi, Dadan Nurjaman.

"Kementerian Agama punya komitmen total untuk bersama-sama BKKBN, Kemenkes, BRIN dan lembaga terkait lainnya untuk bersama-sama mendukung program yang sangat penting ini," ujar Dirjen Bimas Islam, Kamaruddin dalam keterangan tertulis, Jumat (17/12/2021).

Kamaruddin menilai perlu adanya penguatan kerja sama antarlembaga dalam upaya pencegahan stunting di Indonesia. Pasalnya, stunting hingga saat ini masih menjadi persoalan yang perlu diselesaikan.

Menurut Kamaruddin, selama ini sosialisasi terkait bahaya stunting sering dilakukan dalam pelaksanaan program bimbingan perkawinan (Bimwin) baik oleh penghulu maupun penyuluh di Kantor Urusan Agama (KUA).

"Kami juga punya komitmen menurunkan masalah stunting ini. Kita punya hampir 9 ribu penghulu. Kita juga punya 50 ribu penyuluh yang bisa kita ajak untuk terlibat melakukan sosialisasi. Tentu mereka tidak bisa berjalan sendiri," katanya.

Hal senada juga dikatakan Sekretaris Utama BKKBN, Tavip Agus Rayanto. Tavip menyebut masalah stunting ini bukan persoalan yang sepele. Terlebih mengingat tingkat prevalensi stunting di Indonesia masih cukup tinggi, yakni 27,67 persen. Jumlah itu disebutnya masih berada di atas standar rekomendasi Badan Kesehatan Dunia (WHO), yakni di bawah 20 persen.

Lebih lanjut Tavip menjelaskan dampak stunting berpengaruh terhadap kualitas sumber daya manusia di Indonesia. Dikatakannya, stunting bisa berdampak pada rendahnya kecerdasan, rendahnya kemampuan politik, bahkan hingga meningkatnya risiko penyakit tidak menular.

"Stunting adalah sebuah ancaman pembangunan di masa mendatang karena rendahnya kualitas sumber daya manusia," katanya.

Melalui penguatan kerja sama antarlembaga ini, Tavip berharap target pemerintah untuk mengendalikan angka prevalensi stunting hingga 14 persen pada 2024 bisa terwujud.

Sebagai informasi, dalam kesempatan tersebut, turut hadir Kepala BKKBN Hasto Wardoyo beserta jajarannya, Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag, Muhammad Adib, dan sejumlah tamu undangan lainnya.

Lihat juga video saat 'Tes Narkoba untuk Calon Pengantin, akan Seperti Apa Pelaksanaannya?':

[Gambas:Video 20detik]



(ncm/ega)