Gubernur Riau Kembalikan Surat Rekomendasi Pemecatan Ketua DPRD Pekanbaru

Raja Adil Siregar - detikNews
Kamis, 16 Des 2021 10:25 WIB
DPRD Pekanbaru.
DPRD Pekanbaru (Raja Adil/detikcom)
Pekanbaru -

Surat pemberhentian Hamdani dari kursi Ketua DPRD Pekanbaru dikembalikan Gubernur Riau Syamsuar. Surat itu dikembalikan ke Wali Kota Pekanbaru Firdaus.

Karo Pemerintahan dan Otonomi Daerah Provinsi Riau, Firdaus mengatakan surat pemberhentian Hamdani diterima pada 3 November lalu. Surat itu dikirim Walikota, Firdaus.

"Surat itu kami terima dari Walikota pada 3 November. Kami pelajari dan dikembalikan ke Walikota Pekanbaru pada 30 November," kata Firdaus, Kamis (15/12/2021).

Firdaus mengatakan surat dikirim setelah DPRD Pekanbaru menggelar Paripurna, 2 November. Wali Kota Firdaus langsung mengirim surat kepada Gubernur Riau.

"Kemarin kan DPRD Paripurna setelah itu dilapor ke Wali Kota. Wali Kota surati Pak Gubernur agar diproses, hasil paripurna soal Pemberhentian Hamdani dari Ketua DPRD," kata Firdaus.

Firdaus mengatakan surat dikembalikan karena dinilai cacat hukum. Gubernur yang juga politisi Golkar itu menilai ada prosedur yang tidak terpenuhi dalam pemberhentian Hamdani.

"Memang pengesahan sama peresmian kewenangan Pak Gubernur. Tapi karena prosedur tidak terpenuhi, ya tidak dapat diproses. Secara otomatis Hamdani tetap sebagai Ketua DPRD Pekanbaru," katanya.

Firdaus menilai prosedur pemberhentian Hamdani cacat saat masih ditangani oleh Badan Kehormatan (BK) DPRD Pekanbaru. Di mana dalam surat yang diterima BK memutuskan pemberhentian Hamdani.

"Proses itu kemarin dari BK, BK sudah beracara, panggil teradu (Hamdani) dan BK memutuskan langsung pemberhentian. Padahal dalam tatib di DPRD itu tidak langsung memberhentikan. BK itu hanya mengusulkan pemberhentian, tetapi ini BK langsung pemberhentian, tak sesuai tatib," katanya.

Diketahui, pemecatan Hamdani ini awalnya direkomendasikan oleh Badan Kehormatan (BK) DPRD Pekanbaru. Rekomendasi BK terkait dugaan pelanggaran yang dilakukan Hamdani selama menjabat.

Ketua BK DPRD Pekanbaru, Ruslan Tarigan, mengatakan rekomendasi dibacakan pada rapat paripurna yang digelar 25-26 Oktober dini hari. Dalam rapat diputuskan beberapa pelanggaran.

"Ada beberapa pelanggaran yang dilakukan beliau (Hamdani). Setelah diperiksa semua saksi pelapor dan ahli hukum tata negara dan administrasi, diputuskan pelanggaran," ujar Ruslan Tarigan kepada detikcom, Rabu (27/10).

DPRD Kota Pekanbaru setuju dengan usulan pemberhentian Hamdani sebagai Ketua melalui rapat paripurna. Rapat digelar setelah mendapatkan usulan keputusan Badan Kehormatan.

Rapat paripurna dipimpin Wakil Ketua Ginda Burnama dan didampingi wakil lainnya, yakni Tengku Aswendi dan Nofrizal. Rapat itu digelar dengan agenda usulan pemberhentian Hamdani sebagai Ketua DPRD.

"Pengumuman pemberhentian pimpinan DPRD Pekanbaru atas nama Hamdani masa jabatan 2019-2024. Menjatuhkan sanksi mengusulkan pemberhentian sebagai alat kelengkapan pimpinan DPRD," ucap Ginda saat rapat, Senin (2/11) lalu.

Simak juga 'Sandiaga Uno Didukung Jadi Capres oleh Relawan di Riau':

[Gambas:Video 20detik]

(ras/idn)