.webp)
Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar mengusulkan agar karantina mandiri bisa dilakukan oleh semua pihak. Asalkan, kata dia, karantina mandiri dilakukan dengan pengawasan dari aparat pemerintah.
"Semua (orang). Jadi tidak hanya DPR, ya. Semua, kita usulkan kepada pemerintah semua yang karantina adalah karantina mandiri. Murah tapi kontrol ketat," kata Muhaimin Iskandar atau Cak Imin kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/12/2021).
"Nah, kontrol ini tugas pemerintah supaya bisa (karantina) mandiri dan kontrol," lanjutnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sebab, dia menilai bahwa syarat karantina mandiri yang selama ini harus dilakukan di hotel memakan banyak biaya.
"Karena kalau karantina melalui hotel terlampau mahal," ujar Ketua Umum PKB itu.
Menurut Cak Imin, kontrol ketat dan disiplin kunci bisa dilaksanakannya karantina mandiri.
"Supaya tidak terlampau mahal, nah, karantina mandiri dengan kesadaran tinggi untuk melaksanakan secara disiplin dan kontrol," sambungnya.
Dia menyebutkan bentuk pengawasan yang bisa dilakukan oleh pemerintah seperti kunjungan sidak dan pemantauan lokasi melalui teknologi GPS.
"Ya, ini bisa kayak di negara maju lainnya. Bisa menggunakan visiting sidak, teknologi GPS, macam-macam. Ini sudah era teknologi, ya. Karena banyak keluhan kepada saya sebagai wakil ketua DPR mahalnya biaya karantina," tuturnya.
Dia juga menyinggung salah satu anggota DPR yang menyebut anggota parlemen setara dengan Presiden dalam melaksanakan karantina mandiri. Dia menegaskan kembali bahwa semua orang seharusnya bisa menjalani karantina mandiri.
"Itu over, over. Nggak usah setara-setaraan lah. Nggak usah istimewa-istimewaan lah. Sekarang yang penting (karantina) mandiri semua saja, bukan DPR, mandiri saja. Mandiri dengan pengawasan, bisa menggunakan GPS, bisa menggunakan visiting mendadak. Kayak di Inggris, di Amerika, di mana-mana (karantina) mandiri dengan kontrol ketat," katanya.
(gbr/drg)
