.webp)
Pemerintah mengambil langkah untuk mengantisipasi dan menanggulangi PHK (pemutusan hubungan kerja) melalui program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). Hal itu diungkapkan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, Anwar Sanusi dalam acara Bimbingan Teknis (Bimtek) Calon Konselor bagi Penerima Manfaat Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) Tahun 2021.
"Dengan program JKP ini setidaknya dapat meminimalisir terjadinya PHK yang dialami oleh kalangan pekerja," ungkapnya dalam acara yang digelar di Bandung, Senin malam tersebut dan dikutip dalam keterangan tertulis, Selasa (14/12/2021).
Anwar mengatakan, pada era digital sekarang ini banyak sekali pengaruh pada perubahan bidang ketenagakerjaan. Kemajuan teknologi informasi berhasil mengalihkan sebagian peran dan fungsi yang biasanya dilakukan dengan interaksi fisik menjadi pelayanan tanpa tatap muka.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Penguasaan teknologi informasi berbasis digital dan pengetahuan di bidang ketenagakerjaan sangat penting dalam memberikan informasi dan pelayanan kepada masyarakat," ucapnya.
Ia menekankan, konselor adalah tugas mulia yang harus ditingkatkan agar dapat menyesuaikan dengan perubahan teknologi dan kondisi ketenagakerjaan.
"Bimtek calon konselor ini menjadi langkah awal mewujudkan komitmen kita semua untuk berperan aktif dalam mengurangi pengangguran di Indonesia," kata Anwar.
