Juru Bicara DPP PAN itu juga meyakini tidak semua parpol akan mengusung capres di Pemilu 2024, meskipun presidential threshold 0 persen. Sebab, pencalonan capres juga harus didukung dengan ketersediaan logistik hingga tim kampanye.
"Saya yakin, meski preshold 0%, tidak seluruh partai politik akan menyalonkan kadernya di pilpres, mengingat ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, misalnya tentang logistik, elektabilitas, struktur dan organisasi kampanye, dan lainnya," terangnya.
Viva Yoga menuturkan bahwa UU Pemilu harus direvisi jika ingin presidential threshold 0%. Diketahui, UU Pemilu tidak masuk daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2022, yang artinya tidak ada agenda merevisi UU tersebut selama 2022 mendatang.
"Jika akan diterapkan di Pemilu 2024, maka UU Nomor 7 Tahun 2021 harus direvisi. Di tahun 2021, UU 7/2017 sudah dikeluarkan di prolegnas," tutur Viva Yoga.
Diberitakan sebelumnya, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Saan Mustopa memastikan UU Pemilu tidak akan direvisi. Dengan begitu, dapat dipastikan bahwa Pemilu (Pilpres dan Pileg) serta Pilkada akan tetap digelar pada 2024 mendatang.
"Kalau pilkada kan tetap 27 November. Yang belum sepakat dan belum diputuskan kan terkait dengan tanggal dan bulan (Pemilu 2024), apakah 21 Februari atau 15 Mei, itu kan yang belum disepakati," kata Saan saat dimintai konfirmasi, Selasa (7/12/2021).
Dan kini, gugatan dari berbagai pihak agar presidential threshold 0 persen sudah masuk di Mahkamah Konstitusi (MK). Beberapa pihak penggugat, yakni Ferry Joko Yuliantono, yang diketahui merupakan elite Partai Gerindra; dan dua anggota DPD RI, Fachrul Razi dan Bustami Zainudin.
(zak/zak)
