KemenPPPA Desak Guru Pemerkosa Santriwati Juga Dijerat Eksploitasi Anak

Marlinda Oktavia Erwanti - detikNews
Kamis, 09 Des 2021 13:18 WIB
Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) Nahar
Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak Kementerian PPPA Nahar (Foto: dok. Antara)
Jakarta -

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kementerian PPPA) mengecam keras aksi biadab guru pemerkosa 12 santriwatinya yang ternyata juga mengeksploitasi anak yang dilahirkan korban untuk meminta sumbangan. Kementerian PPPA menilai pria berinisial HW (36) itu tidak cukup hanya diancam hukuman kebiri saja.

Deputi Perlindungan Khusus Anak Kementerian PPPA Nahar mengatakan hukuman kebiri bisa dikenakan dalam kasus pemerkosaan yang dilakukan terhadap belasan santriwatinya. Namun pelaku, menurutnya, juga harus dijerat pasal mengenai eksploitasi anak.

"Kebiri hanya untuk kasus persetubuhannya. Kasus ini juga bisa diancam hukuman karena mengeksploitasi anak sesuai Pasal 76i juntco Pasal 88 UU 35 Tahun 2014," kata Nahar kepada wartawan, Kamis (9/12/2021).

Nahar pun meminta HW dihukum seberat-beratnya, baik dalam kasus pemerkosaan maupun kasus eksploitasi anak.

"Ancaman paling berat terkait kasus persetubuhannya, meskipun kasus ini kena beberapa pasal UU Perlindungan Anak," ujarnya.

Kementerian PPPA, kata Nahar, saat ini juga terus berkoordinasi dengan Dinas PPPA di Jawa Barat dan Kota Bandung untuk menangani dan melakukan pemulihan terhadap korban.

"Kami tentu terus berkoordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Provinsi Jabar dan Kota Bandung dalam penanganan dan pemulihannya," ungkap Nahar.

Seperti diketahui, HW didakwa memperkosa 12 santriwatinya pada 2016-2021. Bahkan para korban sudah melahirkan anak akibat tindakan biadab HW.

Perkara itu sudah masuk ke pengadilan. Pada Selasa (7/12), sidang tersebut sudah masuk ke pemeriksaan sejumlah saksi. Informasi dihimpun, saksi yang diperiksa merupakan para saksi korban. Sidang yang dipimpin ketua majelis hakim Y Purnomo Surya Adi itu berlangsung tertutup.

Fakta baru pun terungkap di persidangan. Ada dugaan eksploitasi anak di mana terdakwa menjadikan anak-anak korban untuk meminta sumbangan.

"Fakta persidangan mengungkap bahwa anak-anak yang dilahirkan para korban diakui sebagai anak yatim piatu dan dijadikan alat oleh pelaku untuk meminta dana kepada sejumlah pihak," ujar Wakil Ketua LPSK RI Livia Istania DF Iskandar dalam keterangan yang diterima detikcom, Kamis (9/12/2021).

Livia mengungkapkan dana Program Indonesia Pintar (PIP) milik korban juga diambil pelaku. Salah satu saksi memberikan keterangan bahwa ponpes mendapatkan dana BOS yang penggunaannya tidak jelas.

"Serta para korban dipaksa dan dipekerjakan sebagai kuli bangunan saat membangun gedung pesantren di daerah Cibiru," katanya.

(mae/dhn)