LaNyalla Sebut 4 Amandemen Konstitusi Sebelumnya Ubah Nilai Pancasila

Nada Zeitalini - detikNews
Selasa, 07 Des 2021 17:30 WIB
Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti
Foto: DPD
Jakarta -

Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menyoroti empat amandemen konstitusi yang dilakukan pada periode 1999 hingga 2000. Ia menegaskan empat amandemen tersebut merubah demokrasi dan ekonomi Indonesia.

Hal itu disampaikan LaNyalla ketika mengisi Keynote Speech Focus Group Discussion di Universitas Muhammadiyah Jakarta bertema Amandemen UUD 1945 dan Rekonstruksi Sistem Politik Indonesia.

"Sejak Amandemen Konstitusi 1 sampai 4, wajah konstitusi dan produk undang-undang negara Indonesia berubah total. Hal itu menyebabkan tujuan lahirnya negara ini untuk mewujudkan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia semakin jauh dari harapan," kata LaNyalla dalam keterangan tertulis, Selasa (7/12/2021).

Ia menambahkan, atas empat amandemen tersebut banyak pasal berubah serta kurang pas dengan nilai-nilai dan butir-butir Pancasila sebagai ideologi bangsa.

"Sejak Amandemen tersebut, kita seolah melepaskan diri dari DNA asli Bangsa ini. Karena suara atau pendapat hanya dihitung sebagai angka melalui voting di Parlemen. Bukan lagi ditimbang pikirannya. Kita seolah tidak punya lagi ruang untuk musyawarah. Karena hanya akan berakhir dengan perdebatan dan deadlock serta walkout akibat tirani mayoritas," tegas LaNyalla.

Selain demokrasi adapula ekonomi nasional yang menjadi sorotannya. Menurutnya sistem ekonomi kekeluargaan dan gotong royong dengan soko guru Koperasi berubah menjadi ekonomi pasar bebas yang didominasi swasta nasional dan asing.

"Sumber daya alam dan cabang-cabang produksi yang menyangkut hajat hidup orang banyak, perlahan tapi pasti kita serahkan kepada mekanisme pasar. Dan impor menjadi jalan keluar termurah, dengan dalih efisiensi," ucapnya lagi.

Oleh karena itu, DPD RI menurut LaNyalla berpendapat, bahwa wacana Amandemen Konstitusi perubahan ke-5 yang tengah bergulir harus menjadi momentum untuk melakukan koreksi atas sistem tata negara sekaligus arah perjalanan bangsa.

Perubahan nilai-nilai yang kemudian dijelaskan LaNyalla pertama yaitu MPR sebagai lembaga negara tertinggi dan tiga komponen di dalamnya, yakni anggota DPR, Utusan Daerah dan Utusan Golongan.

"Tetapi pada tahun 1999 hingga 2002, terjadi Amandemen Konstitusi. MPR tidak lagi menjadi Lembaga Tertinggi negara. Utusan Daerah dan Utusan Golongan dihapus. Digantikan Dewan Perwakilan Daerah. Presiden dipilih langsung oleh rakyat. Mandat rakyat diberikan kepada dua ruang politik, Parlemen dan Presiden," tegasnya.

Kemudian ia juga membahas terkait Entitas civil society non-partisan yang sumbangsihnya besar terhadap lahirnya bangsa dan negara ini, terpinggirkan dan direduksi dengan adanya aturan Presidential Threshold yang dibuat oleh partai politik.

Menurut LaNyalla, pengaturan Presidential Threshold jelas tidak Derivatif dari Konstitusi kita. Kedua terbukti tidak sesuai dengan keinginan masyarakat, bahkan justru membelah rakyat dengan tajam. Dan ketiga, ternyata tidak memperkuat sistem presidensial seperti didalilkan. Justru sebaliknya memperlemah mekanisme check and balances.

"Makanya kita harus berani Bangkit. Harus berani melakukan koreksi atas sistem demokrasi dan ekonomi negara ini. Tentu DPD RI akan mendapatkan dorongan energi, bila seluruh elemen masyarakat Indonesia menjadikan Agenda Amandemen Konstitusi sebagai Momentum yang sama," katanya.

Dalam kesempatan yang sama itu pula Ketua DPD RI itu menegaskan tentang undang-undang yang koruptif dalam artian yang luas. Menurutnya lembaga dan aparatur negara yang dalam tugasnya berbuat untuk kepentingan sendiri atau kelompok dan bukan untuk tujuan negara, juga termasuk dalam korupsi.

"Lebih luas lagi, ketika lahir sebuah Undang-Undang yang memberikan ruang penyerahan hajat hidup orang banyak kepada mekanisme pasar dan dan kemudian menyusahkan rakyat, maka sejatinya Undang-Undang tersebut adalah Undang-Undang yang Koruptif," kata LaNyalla saat menyampaikan Keynote Speech Focus Group Discussion Universitas Muhammadiyah Jakarta bertema Amandemen UUD 1945 dan Rekonstruksi Sistem Politik Indonesia, di Jakarta, Selasa (7/12/2021).

Oleh karena itu, LaNyalla mengajak agar segala kebijakan yang dibuat perlu diletakkan dalam kerangka etis dan moral agama. Karena negara ini berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dimana dalam dalam mengatur kehidupan rakyatnya negara berpegang pada kosmologi dan spirit Ketuhanan.

"Sudah seharusnya semua pejabat yang disumpah atas nama Tuhannya, menjauhi dan menghindari perilaku koruptif," tegasnya.

"Saya ingin mengajak kita semua untuk merasakan dan menghayati suasana kebatinan para pendiri bangsa yang telah merumuskan Pancasila sebagai way of life bangsa ini. Jika warga bangsa ini melaksanakan Sila Pertama dengan konsekuen, maka akan lahir kualitas manusia yang berketuhanan. Sehingga tidak mungkin melakukan apa yang dilarang oleh Tuhan mereka," tambahnya.

Ia juga membahas hal terkait dengan sila-sila yang termaktub dalam pancasila. Seperti nilai ketuhanan dan kemanusiaan yang adil dan beradab.

"Sayangnya, saat ini Pancasila hanya dibacakan saja di upacara dan peringatan hari kelahiran Pancasila, tanpa dibumikan. Pancasila ibarat raga tanpa jiwa, Pancasila akan menjadi zombie. Alias walking dead," pungkasnya.

LaNyalla hadir di Universitas Muhammadiyah didampingi Staf Khusus Ketua DPD RI Sefdin Syaifuddin dan Sekretaris Jenderal DPD RI Rahman Hadi. Ada pula narasumber lain yang hadir adalah Prof Azyumardi Azra, Prof Siti Zuhro, Prof Aidul Fitriciada dan Rektor UMJ Dr Ma'mun Murod Al-Barbasy.

(fhs/ega)