PPKM Level 3 Saat Nataru Batal, Pemprov DKI Akan Menyesuaikan Aturan Pusat

ADVERTISEMENT

PPKM Level 3 Saat Nataru Batal, Pemprov DKI Akan Menyesuaikan Aturan Pusat

Tiara Aliya Azzahra - detikNews
Selasa, 07 Des 2021 12:33 WIB
Kepadatan volume lalin kembali menghiasi jalanan DKI Jakarta sore ini. Salah satu ruas yang mengalami macet adalah Tol JORR.
Foto: Andhika Prasetia/detikcom
Jakarta -

Pemerintah membatalkan penerapan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) level 3 serentak di seluruh wilayah RI saat Libur Natal dan Tahun Baru 2021. Pemprov DKI Jakarta akan melakukan penyesuaian aturan.

"Kita akan menyesuaikan ketentuan peraturan. Jadi setiap ada revisi perubahan peraturan ya kita harus menyesuaikan. Jadi Pemprov, kita akan sesuaikan dengan pemerintah pusat," kata Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria di Balai Kota DKI Jakarta, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (7/12/2021).

Pemprov DKI Jakarta sendiri telah menerbitkan Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 1430 Tahun 2021 terkait PPKM Level 3 COVID-19. Wagub DKI mengatakan aturan tersebut bisa direvisi sesuai keputusan pemerintah pusat.

"Jadi kita nanti akan menyesuaikan DKI itu melalui Pergub dan Kepgub dengan ketentuan peraturan yang ada sesuai dengan hasil revisi dari pemerintah pusat," ujarnya.

Kepgub 1430 itu ditandatangani Gubernur Anies Baswedan sejak 2 Desember 2021 dan berlaku sejak 24 Desember 2021-2 Januari 2022. Kepgub tersebut dirilis Pemprov DKI hari ini.

Dalam Kepgub itu telah diatur sejumlah penyesuaian salah satunya melarang perayaan Natal dan Tahun Baru yang berpotensi menyebabkan kerumunan di tempat wisata tertentu. Anak di bawah usia 12 tahun juga dilarang memasuki kawasan tempat wisata dan mengurangi penggunaan pengeras suara yang menyebabkan orang berkumpul secara masif.

Penyesuaian lainnya berkaitan dengan kegiatan ibadah di Gereja maupun tempat ibadah saat Nataru sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan ibadah di Gereja dan atau secara daring
2. Wajib menggunakan aplikasi PeduliLindingi untuk melakukan skrining pada saat masuk dan keluar dari gereja dan hanya petugas dan pengguna tempat ibadah yang berkategori kuning dan hijau yang diperkenankan masuk
3. Menerapkan prokes secara lebih ketat.

Di samping itu, Pemprov DKI memperkenankan kantor sektor nonesensial dengan kapasitas 25%. Supermarket, pasar, mal dan bioskop kapasitasnya dibatasi menjadi 50%. Tempat bermain anak-anak dan tempat hiburan wajib ditutup selama periode ini.

Selain itu, fasilitas umum seperti area publik, taman umum serta sarana olahraga ditutup sementara selama libur Nataru. Transportasi umum diperkenankan beroperasional dengan kapasitas penumpang 50%.

Namun, lantaran Pemerintah Pusat membatalkan kebijakan PPKM Level 3 saat Natal dan Tahun Baru nanti, Pemprov DKI akan melakukan penyesuaian ulang. Secara terpisah, Asisten Pemerintahan Sekda DKI Jakarta Sigit Wijatmoko mengatakan sejauh ini Kepgub DKI mengikuti aturan Pusat yakni Inmendagri 62 Tahun 2021.

"Apabila ada perubahan terkait Instruksi Mendagri tersebut maka mandatori semua regulasi daerah sebagai dasar pelaksanaan PPKM di setiap daerah akan mengikuti Instruksi Mendagri dimaksud. Pemda ikut kebijakan Pusat," kata Sigit.

Sebagaimana diketahui, Kebijakan PPKM level 3 di semua daerah saat Natal dan Tahun Baru 2022 akhirnya batal diterapkan. Pemerintah memutuskan menerapkan kebijakan yang lebih proporsional yakni tetap mengikuti asesmen situasi pandemi sesuai yang berlaku saat ini tapi dengan beberapa pengetatan.

Hal itu disampaikan dalam keterangan tertulis dari Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi yang diberi judul 'Penanganan Pandemi Makin Terkendali, Pemerintah Seimbangkan Aturan Menjelang Nataru', Senin (6/12/2021). Perubahan secara detail akan dituangkan dalam revisi Inmendagri dan surat edaran terkait Nataru lainnya.

Keputusan ini didasarkan pada capaian vaksinasi dosis 1 di Jawa-Bali yang sudah mencapai 76 persen dan dosis 2 yang mendekati 56 persen. Vaksinasi lansia terus digenjot hingga saat ini mencapai 64 dan 42 persen untuk dosis 1 dan 2 di Jawa Bali.

Sebagai perbandingan, belum ada masyarakat Indonesia yang divaksinasi pada periode Nataru tahun lalu. Hasil sero-survei juga menunjukkan masyarakat Indonesia sudah memiliki antibodi COVID-19 yang tinggi.

Simak Video 'Pemerintah Tak Jadi Terapkan PPKM Level 3 Nataru, Ini Alasannya':

[Gambas:Video 20detik]



(taa/idn)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT