PPKM Nataru Kini Sesuai Kondisi Daerah, Simak Aturan dari Pemerintah

PPKM Nataru Kini Sesuai Kondisi Daerah, Ini Aturan Wajib dari Pemerintah -- ilustrasi (Foto: Edi Wahyono/detikcom)

Jakarta -

PPKM Nataru akan berlaku sesuai kondisi daerah masing-masing. Dengan kata lain, pemerintah membatalkan PPKM Level 3 seluruh Indonesia yang sedianya diberlakukan di masa libur Natal dan Tahun Baru (Nataru).

Meski dibatalkan dan kini setiap daerah memberlakukan level PPKM yang berbeda, pemerintah menetapkan aturan wajib yang perlu diperhatikan masyarakat saat berkegiatan di masa libur Nataru. Hal ini disampaikan Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi dalam keterangan berjudul 'Penanganan Pandemi Makin Terkendali, Pemerintah Seimbangkan Aturan Menjelang Nataru' pada Senin (6/12/2021).

Lantas apa saja aturan wajib dari pemerintah selama PPKM Nataru? simak ulasan di halaman selanjutnya

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Aturan Wajib Pemerintah Saat PPKM Nataru

Meski level PPKM setiap daerah akan berbeda saat libur Nataru nanti, pemerintah memberlakukan aturan wajib yang harus dipatuhi masyarakat. Salah satunya terkait kegiatan masyarakat saat momen perayaan Natal dan Tahun Baru 2022, yaitu:

Kegiatan perayaan Tahun Baru dilarang untuk berbagai tempat, yaitu:
a. hotel
b. pusat perbelanjaan
c. mall
d. tempat wisata
e. tempat keramaian umum lainnya
Pusat perbelanjaan, restoran, bioskop dan tempat wisata diperbolehkan beroperasi dengan ketentuan:
a. Kapasitas maksimal 75 persen
b. Hanya pengunjung kategori hijau di aplikasi Peduli Lindungi yang diperbolehkan
Seluruh kegiatan sosial budaya akan dibatasi dengan ketentuan:
a. Kerumunan diizinkan maksimal 50 orang
b. Menggunakan aplikasi PeduliLindungi

Terkait aturan lebih lanjutnya, pemerintah akan menerbitkan revisi aturan PPKM Nataru Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) dan Surat Edaran (SE) terkait.

"Perubahan aturan akan disesuaikan dalam revisi inmendagri dan surat edaran terkait Nataru lainnya," demikian disampaikan dalam keterangan tertulis Kemenko Marves.

Syarat Perjalanan Dalam-Luar Negeri Diperketat Saat PPKM Nataru

Selama libur Nataru, seluruh daerah akan menjalankan level PPKM sesuai kategori yang ditetapkan pemerintah. Adapun selama PPKM Nataru, pemerintah memperketat syarat perjalanan, baik dalam negeri maupun luar negeri.

Syarat Perjalanan Dalam Negeri

Syarat perjalanan dalam negeri diperketat saat PPKM Nataru. Meski setiap daerah punya kategori PPKM level berbeda, aturannya tetap sama, yaitu:

Wajib menunjukkan bukti vaksinasi lengkap (dua dosis)
Menunjukkan hasil rapid antigen negatif 1x24 jam sebelum keberangkatan.
Anak-anak diperbolehkan bepergian dengan syarat memperlihatkan hasil RT-PCR maksimal 3x24 jam untuk perjalanan udara atau antigen 1x24 jam untuk perjalanan darat atau laut.
Untuk orang dewasa yang tidak dapat divaksin karena kondisi medis dilarang bepergian jarak jauh sementara di masa PPKM Nataru.

Syarat Perjalanan Dari Luar Negeri

Adapun syarat perjalanan dari luar negeri diperbolehkan selama PPKM level Nataru dengan ketentuan:

Harus menunjukkan hasil tes RT-PCR negatif maksimal 2x24 jam sebelum keberangkatan
Wajib karantina selama 10 hari di Indonesia

Keputusan pemerintah untuk memberlakukan PPKM Nataru sesuai kondisi daerah masing-masing didasarkan atas sejumlah pertimbangan. Apa saja? simak di halaman selanjutnya.

Simak Video 'Pemerintah Tak Jadi Terapkan PPKM Level 3 Nataru, Ini Alasannya':

[Gambas:Video 20detik]

Pertimbangan di Balik Batalnya PPKM Nataru Level 3 Se-Indonesia

Pemerintah mempertimbangkan sejumlah alasan kenapa PPKM level 3 yang sedianya diberlakukan saat momen libur Nataru dibatalkan. Adapun salah satunya terkait kasus harian COVID-19 yang menurun dan stabil di bawah angka 400 kasus dalam beberapa hari terakhir.

"Penanganan Pandemi Covid-19 di Indonesia menunjukkan perbaikan yang signifikan dan terkendali pada tingkat yang rendah. Indonesia sejauh ini berhasil menekan angka kasus konfirmasi Covid-19 harian dengan stabil di bawah angka 400 kasus. Kasus aktif dan jumlah yang dirawat di RS menunjukkan tren penurunan dalam beberapa hari ke belakang," demikian isi keterangan Kemenko Marves.

Selain itu, perubahan level PPKM di Jawa Bali menunjukkan perkembangan yang membaik. Hal ini dibuktikan dengan makin sedikitnya daerah dengan kategori PPKM level 3.

"Perbaikan penanganan Pandemi Covid-19 juga terlihat dari tren perubahan level PPKM kabupaten kota di Jawa Bali. Berdasarkan assessmen per 4 Desember, jumlah kabupaten kota yang tersisa di level 3 hanya 9,4 persen dari total kabupaten/kota di Jawa-Bali atau hanya 12 kabupaten/kota saja. treatment). Terjadi percepatan vaksinasi di waktu yang sama," lanjutnya.

Adapun pertimbangan lainnya terkait capaian vaksinasi, baik vaksinasi masyarakat umum di Jawa Bali maupun vaksinasi lansia.

"Keputusan ini juga didasarkan pada capaian vaksinasi dosis 1 di Jawa-Bali yang sudah mencapai 76 persen dan dosis 2 yang mendekati 56 persen. Vaksinasi lansia terus digenjot hingga saat ini mencapai 64 dan 42 persen untuk dosis 1 dan 2 di Jawa Bali. Sebagai perbandingan, belum ada masyarakat Indonesia yang divaksinasi pada periode Nataru tahun lalu. Hasil sero-survei juga menunjukkan masyarakat Indonesia sudah memiliki antibodi Covid-19 yang tinggi,"

Meski begitu, masyarakat diminta tetap waspada terlebih dengan munculnya varian baru Omicron yang dikonfirmasi di berbagai daerah. Presiden juga memberikan arahan agar vaksinasi anak dipercepat imbas varian baru tersebut.

Halaman 1 2

Selanjutnya