Wakil Ketua MPR dari Fraksi Partai Demokrat Syarief Hasan mendukung rencana pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Legislatif (Pileg) Komisi Pemilihan Umum (KPU). Menurutnya, rencana pelaksanaan Pilpres dan Pileg pada 21 Februari 2024 telah sesuai dengan kesepakatan awal dan masih relevan.
"Kami melihat bahwa Pilpres dan Pileg sudah tepat dilaksanakan di bulan Februari 2024 sehingga ada jeda dengan Pilkada Serentak pada bulan November 2024," ujar Syarief dalam keterangannya, Senin (6/12/2021).
Syarief menilai jeda tersebut diperlukan untuk mengurangi beban kerja dari pelaksanaan pemilu nasional ini.
"Konsekuensi dari pemilihan serentak secara nasional pada tahun 2024 ini ialah beban kerja yang sangat berat sehingga kita harus cermat dalam menentukan tanggal pelaksanaannya," ungkap Syarief.
Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat ini pun menjelaskan beban tersebut dapat memberatkan daerah-daerah. Mengingat anggaran yang dikeluarkan tentunya akan lebih besar.
"Beban anggaran yang besar juga akan dirasakan oleh daerah karena harus membiayai pelaksanaan dua kali pemilihan dalam setahun sehingga butuh jeda agar daerah bisa mengambil nafas," katanya.
Mengenai hal ini, Syarief mengimbau pemerintah dapat mengambil alternatif lain untuk mempercepat Pilkada pada 2023, khususnya pada daerah yang terjadi kekosongan kepemimpinan definitif.
"Kami bahkan mengusulkan agar dapat diambil alternatif memajukan pelaksanaan Pilkada di tahun 2023, khususnya pada daerah-daerah yang selesai masa jabatannya pada 2022 dan 2023," paparnya.
Menurutnya, langkah ini akan mengurangi beban pemerintah dalam menyiapkan Pjs. Kepala Daerah yang jumlahnya cukup banyak.
"Akan ada kurang lebih 101 kepala daerah yang habis masanya pada tahun 2022 dan akan ada kurang lebih 170 daerah yang habis masa jabatannya pada tahun 2023. Hal ini tentu butuh Pjs. Kepala Daerah dalam jumlah yang sangat besar sehingga membuat efektivitas pemerintahan menjadi berkurang," tambahnya.
Selain itu, Politisi Senior Partai Demokrat ini juga mendorong agar seluruh stakeholder lebih bijak dalam menentukan tanggal pelaksanaan Pemilu. Dengan demikian, Pemilu tidak menjadi beban bagi sejumlah pihak.
"Kita ingin agar pemilihan ini menjadi ajang pesta demokrasi bersama, bukan malah menjadi beban kerja yang luar biasa besarnya, baik bagi pelaksana pemilu, peserta pemilu, hingga pemerintah yang harus bersusah payah menyiapkan Pjs dalam jumlah besar," tutupnya.
(fhs/ega)