Syarief Hasan Dukung Jadwal Pemilu 2024 Usulan KPU & Bawaslu

Atta Kharisma - detikNews
Kamis, 18 Nov 2021 04:07 WIB
Wakil Ketua MPR Syarief Hasan
Foto: MPR
Jakarta -

Wakil Ketua MPR, Syarief Hasan mendukung langkah KPU yang mempersiapkan Pileg dan Pilpres pada Februari 2024 dan Pilkada Serentak pada November 2024. Menurutnya, itu merupakan usulan yang paling masuk akal untuk memberikan jeda waktu bagi penyelenggara dan peserta pemilu agar semua tahapan pelaksanaan pemilu dapat berjalan dengan lancar, aman, dan adil.

Usulan ini juga sudah mempertimbangkan alokasi waktu untuk sengketa pemilu, sehingga jadwal pelaksanaan pemilu tidak berantakan.

"Hal yang juga penting untuk diperhatikan adalah kesiapan dan manajemen teknis pelaksanaan Pemilu. Usulan KPU untuk pelaksanaan pileg dan pilpres pada Februari 2024 dan Pilkada serentak pada November 2024 adalah yang paling realistis. Sebagai pesta rakyat yang akan menentukan calon pemimpin bangsa, tentu prasyaratnya adalah pemilu yang jujur, adil, langsung, umum, dan bebas rahasia. Untuk mewujudkan hal tersebut, tentu membutuhkan persiapan dan manajemen teknis yang tepat," ungkap Syarief dalam keterangan tertulis, Kamis (18/11/2021).

Politisi Senior Partai Demokrat ini juga berpandangan bahwa beban KPU dan Bawaslu di tahun 2024 akan sangat berat, bahkan melebihi pelaksanaan pemilu sebelumnya. Hal ini perlu menjadi perhatian bersama agar proses dan hasil pemilu bisa betul-betul demokratis. Memaksa jadwal pemilu untuk mundur juga tidak sesuai dengan UU Pilkada yang mengamanatkan Pilkada serentak pada November 2024.

"Saya sedari awal setuju dengan simulasi waktu Pemilu yang disampaikan KPU dan Bawaslu. Semua tahapan yang telah diusulkan sudah mengukur beban kerja, serta pertimbangan politik dan sosiologis dalam perhelatan pemilu ke depan. Seharusnya pemerintah juga jangan memaksakan pelaksanaan pileg dan pilpres diundur ke Mei 2024. Yang paling paham tentang rencana dan beban pemilu tentu KPU dan Bawaslu itu sendiri. Tidak elok jika merecoki jadwal dan tahapan pemilu tanpa pertimbangan yang masuk akal," tegas Syarief.

Syarief juga menambahkan kalau polarisasi dan instabilitas sebagaimana yang diungkap pemerintah terlalu berlebihan. Menurutnya, konsolidasi demokrasi telah berjalan dengan baik. Hal ini tampak pada kondisi politik sekarang yang jauh lebih kondusif ketimbang dengan jelang dan beberapa waktu pasca pemilu 2019. Keterbelahan politik yang terjadi juga semakin menghilang. Hal tersebut menurut Syarief harusnya dipandang sebagai dinamika demokrasi, yang mana berangsur membaik dan tidak mengganggu kedaulatan NKRI.

"Justru yang terpenting dalam pemilu 2024 adalah memastikan jadwal, tahapan, proses terkonsolidasi dengan baik sehingga hasil pemilu juga demokratis. Jika penyelenggara pemilu sendiri sudah tidak yakin dengan rencana usulan pemerintah, maka tentu ada yang keliru dengan usulan itu. Kalaupun ini dipaksakan, kita akan bertaruh terlalu banyak dengan produk demokrasi pada tahun 2024 nanti. Jadi, simulasi sebagaimana disampaikan KPU dan Bawaslu sudah pilihan yang paling logis," pungkasnya.

(fhs/ega)