.webp)
Hakim konstitusi Saldi Isra mendorong debat capres Indonesia digelar di kampus seperti dilakukan di berbagai negara maju di dunia. Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menilai usulan tersebut perlu menjadi opsi pilihan.
"Ke depan opsi melaksanakan debat di kampus patut menjadi pilihan, selain mendorong agar debat lebih berorientasi pada gagasan dan program, pelaksana debat di kampus akan mendorong efek ikutan berupa diskursus politik dan akademik yang lebih berbobot karena melibatkan insan akademik yang memiliki fondasi keilmuan yang relevan," kata anggota Dewan Pembina Perludem, Titi Anggraini, kepada wartawan Minggu (5/12/2021).
Titi menilai sudah saatnya kampus dilirik menjadi tempat debat capres. Dia mengatakan selama ini debat capres diselenggarakan di hotel mewah namun dinilai kurang dari sisi substansi.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Selama ini debat capres diselenggarakan di hotel-hotel mewah namun terasa kering dari sisi substansi. Sudah saatnya kampus dilirik sehingga materi dan bahasan debatnya bisa terus bergulir dalam berbagai perspektif dan kajian keilmuan, karena kampus melanjutkan mengkaji dan mendiskusikannya bahkan setelah debat berakhir," kata Titi.
Menurutnya tidak hanya kampus di Ibukota yang dapat dijadikan lokasi debat capres, tetapi kampus di berbagai daerah. Titi menyebut sarana dan prasarana kampus saat ini juga dinilai telah memadai untuk pelaksanaan debat.
"Debat bisa diadakan bukan hanya di kampus yang berada di Ibukota, namun juga di kampus-kampus di berbagai daerah di Indonesia. Tidak perlu khawatir dengan sarana dan prasarana sebab sejak lama kampus sudah memanfaatkan teknologi dengan baik, misalnya untuk berbagai telekonferensi jarak jauh dan lain sebagainya. Selain itu, kampus juga punya fasilitas gedung pertemuan yang juga tak kalah memadai untuk pelaksanaan debat," kata Titi.
Titi menilai sudah saatnya KPU meredesain metode pelaksanaan debat terbuka Capres. Sehingga debat capres tidak hanya menjadi formalitas dalam tahapan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.
"Sudah saatnya KPU meredesain metode pelaksanaan debat terbuka pasangan calon pilpres agar tidak sekadar formalitas, kurang substantif, dan malah terkesan sebagai adu yel-yel antar pendukung. Apalagi kalau sampai mengulang ada bocoran kisi-kisi soal seperti halnya Pilpres 2019 lalu," kata Titi.
"Praktik debat terbuka memang praktik yang baru dilakukan seiring dengan pelaksanaan Pilpres langsung di Indonesia. Berbeda dengan Amerika Serikat misalnya, yang sudah membangun tradisi debat calon pilpres sudah sejak lama," sambungnya.
Simak Video 'Top 5 Capres 2024 Versi Indikator Politik Indonesia':
