Pemerintah Tak Akan Bikin Kebijakan Strategis Selama UU Ciptaker Diperbaiki

Marlinda Oktavia Erwanti - detikNews
Minggu, 05 Des 2021 11:02 WIB
Mahfud Md bertemu dengan Jenderal Andika Perkasa
Mahfud Md (Foto: dok Kemenko Polhukam)
Jakarta -

Menko Polhukam Mahfud Md kembali bicara terkait putusan MK terhadap Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020. Menurut Mahfud, putusan tersebut tidaklah kontroversial.

"Sebenarnya yang membingungkan itu adalah kontroversi teorinya, bukan kontroversi vonisnya. Kontroversi teorinya itu hanya mengatakan inkonstitusional bersyarat artinya inkonstitusional dan berlaku sampai diperbaiki itu kontroversial kontroversial dalam teori, tapi vonisnya itu sendiri sama sekali tidak kontroversial," kata Mahfud melalui kanal YouTube Kemenko Polhukam, Minggu (5/12/2021).

Mahfud menjelaskan putusan MK yang menyatakan bahwa UU Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat tak menjadikan undang-undang tersebut inkonstitusional. Dia menegaskan UU Cipta Kerja akan menjadi inkonstitusional hanya apabila pemerintah tidak memperbaikinya dalam kurun 2 tahun.

"Menyatakan kondisi itu bahwa Undang-Undang Cipta Kerja itu inkonstitusional bersyarat artinya berlaku 2 tahun. Kalau 2 tahun tidak diperbaiki ya inkonstitusional permanen. Itu bunyi vonisnya. Oleh sebab itu sesuai, tidak kurang dari 3 kalimat, menyebut di dalam amar putusan itu bahwa dalam waktu 2 tahun undang-undang ini masih berlaku dan pemerintah diperintahkan untuk memperbaiki prosedur," tutur dia.

"Untuk memperbaiki prosedur, karena gugatan atas isinya itu tidak diperiksa sebagai perkara, sampai selesainya perbaikan prosedur dan di situ dikatakan selama perbaikan prosedur dalam 2 tahun itu undang-undang tersebut berlaku dengan catatan pemerintah tidak mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang strategis," imbuh Mahfud.

Mahfud pun menegaskan bahwa pemerintah telah memutuskan tidak mengeluarkan kebijakan strategis selama UU Cipta Kerja dalam masa perbaikan. Namun, dia menekankan, pemerintah masih boleh mengeluarkan kebijakan yang bersifat teknis dan administratif.

"Pemerintah memang memutuskan untuk tidak mengeluarkan lagi kebijakan yang strategis, karena kebijakan strategis yaitu sudah ada di undang-undang yang diminta diperbaiki prosedurnya, prosedurnya. Selama atau di dalam 2 tahun ada kebijakan yang dikeluarkan lagi tentu tidak boleh strategis, tapi kebijakan yang sifatnya operasional saja teknis administrasi," tuturnya.

Sebagaimana diketahui, dalam sidang putusan MK pada 25 November lalu, DPR dan pemerintah diminta memperbaiki UU Cipta Kerja dalam jangka waktu 2 tahun ke depan. Bila tidak diperbaiki, UU yang direvisi oleh UU Cipta Kerja dianggap berlaku kembali.

"Menyatakan pembentukan UU Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja tidak mempunyai ketentuan hukum yang mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 tahun sejak putusan ini diucapkan," kata Ketua MK Anwar Usman dalam sidang yang disiarkan channel YouTube MK, Kamis (25/11/2021).

Simak pernyataan Jokowi soal putusan UU Cipta Kerja di halaman selanjutnya.

Saksikan Video 'Makin Gencar, Buruh Kini Bersurat ke PBB-Serikat Buruh Dunia':

[Gambas:Video 20detik]