Pemerintah berencana mulai melakukan vaksinasi dosis ketiga atau booster Corona tahun 2022 secara gratis dan berbayar. Epidemiolog Griffith University, Dicky Budiman, menilai kelompok berisiko hingga masyarakat miskin harus mendapatkan vaksin booster gratis.
"Jadi untuk vaksin booster ini saya usulkan memang tak masalah ada yang mandiri berbayar, tidak masalah, karena kita tahu situasi saat ini juga pemerintah masih memfokuskan pada yang dua dosis dan juga adanya keterbatasan juga," kata Dicky Budima kepada wartawan, Sabtu (4/12) malam.
Kelompok berisiko itu adalah lansia hingga disabilitas. Alasan kelompok berisiko perlu diberikan vaksin booster adalah mereka rentan terhadap varian Omicron.
"Untuk yang berisiko, baik itu lansia, petugas, atau pelayan publik. Kemudian, kategori lain yang berisiko seperti disabilitas, itu harus ditanggung pemerintah, jadi gratis itu kan ditanggung pemerintah," ujar Dicky.
"Karena apa? Karena mereka bagian yang sangat penting dilindungi dan mereka harus segera dikejar cakupannya, karena menurun tujuh bulan pasca suntikan kedua itu sangat rawan untuk varian Omicron dan data terakhir semakin menunjukkan ini bisa menjadi masalah di dalam kelompok berisiko seperti ini," sambungnya
Menurut Dicky, kelompok berisiko memiliki tantangan tersendiri untuk mencapai vaksinasi dua suntikan. Apalagi, kata Dicky, untuk vaksin booster, perlu dilindungi dengan vaksinasi gratis.
 Epidemiolog Griffith University, Dicky Budiman (Dok istimewa) |
"Kalau dijadikan berbayar untuk kelompok ini, mereka akan sulit, karena kita harus mengejar, jangankan berbayar, nggak bayar pun ya ini pun masih punya tantangan untuk melindungi mereka," ucapnya.
Kelompok masyarakat lainnya perlu mendapatkan vaksin booster adalah kelompok masyarakat miskin. Dicky mengajukan sejumlah saran agar vaksin booster kelompok miskin gratis.
"Yang harus juga ditanggung itu adalah kelompok miskin, masyarakat miskin," sebut Dicky.
Salah satu masyarakat miskin dapat vaksin booster adalah lewat Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS. Cara lainnya adalah anggota asuransi lainnya menanggung biaya atau subsidi.
"Yang miskin ini saya usulkan sih ditanggung BPJS PBI, penerima bantuan iuran. Kemudian, ada lagi masyarakat yang menjadi anggota BPJS, ya ditanggung sama BPJS. Apa itu pegawai negeri umumnya atau yang lain yang ditanggung BPJS, atau anggota asuransi lain itu mereka menanggung untuk booster," ungkapnya.
Pembayaran vaksin booster gratis, menurut Dicky, juga bisa dilakukan secara swasta. Sementara itu, alokasi vaksin booster mandiri, menurut Dicky, akan lebih kecil dibandingkan dengan yang gratis.
Simak selengkapnya, di halaman selanjutnya:
