Sidang Vonis Cynthiara Alona di Kasus Prostitusi Anak Ditunda

Khairul Maarif - detikNews
Jumat, 03 Des 2021 21:45 WIB
Ilustrasi Palu Hakim
Ilustrasi Palu Hakim (Ari Saputra/detikcom)
Tangerang -

Sidang pembacaan vonis kasus eksploitasi anak terkait prostitusi dengan terdakwa Cynthiara Alona ditunda oleh Pengadilan Negeri (PN) Tangerang. Penundaan dilakukan karena vonis belum siap untuk dibacakan.

"Di pihak pengadilan karena majelis hakim belum siap. Putusannya belum siap untuk dibacakan jadi masih belum siap untuk dibacakan jadi memang belum jadi konsepnya belum jadi," ujar humas PN Tangerang Arief Budi Cahyono kepada wartawan, Jumat (3/12/2021).

Sidang seharusnya digelar pada Rabu (1/12). Arief mengatakan nantinya sidang vonis terhadap Alona digelar bersamaan dengan terdakwa lain pada kasus ini.

"Penundaan memang alasan teknis ya karena putusan memang belum siap dibacakan. Sedangkan untuk dua rekannya Alona sudah siap tetapi kami ingin ketiganya diputus di hari yang sama," tutur Arief.

"Belum selesai karena memang banyak perkara yang harus diselesaikan Minggu ini. Pasti dibacakan Minggu depan karena memang alasan teknis saja karena belum siap tidak ada alasan yang lain," imbuhnya.

Dia mengatakan majelis hakim tidak pernah menunda sidang lebih dari satu kali. Dia menjamin sidang digelar pekan depan.

"Majelis hakim tidak pernah menunda lebih dari sekali . Ya sekali tapi kemudian nanti dibacakan. Konsepnya sudah cuman kemarin belum final gitu. Masih ada beberapa poin-poin yang putusan majelis itu perlu diperbaiki sehingga tidak cukup waktu saat itu untuk diperbaiki," tuturnya.

Sebelumnya, artis Cynthiara Alona telah menjalani sidang dakwaan terkait kasus dugaan prostitusi anak di Hotel Alona. Sidang tersebut digelar tertutup pada Kamis (5/8).

Sidang perdana beragendakan dakwaan itu juga dihadiri dua terdakwa lain, yakni Abdul Aziz dan Deyka Alvandi. Cynthiara Alona dan dua rekannya didakwa mengeksploitasi anak.

Ketiganya didakwa melanggar Pasal 88 jo Pasal 76I UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

(haf/haf)