.webp)
KSAD Jenderal Dudung Abdurachman memenuhi permintaan anggota DPR RI termuda, Hillary Brigitta Lasut, agar mendapat pengamanan TNI. Permintaan Hillary dipenuhi dengan terbitnya Surat Telegram berklasifikasi biasa (bukan rahasia), yang ditujukan kepada Pangkostrad dan Danjen Kopassus.
Surat Telegram dimaksud bernomor ST/3274/2021, tertanggal 25 November 2021. Fraksi NasDem, dalam hal ini Ketua Fraksi NasDem Ahmad Ali, mengonfirmasi surat telegram tersebut. Diketahui, Hillary merupakan anggota DPR Fraksi NasDem.
Bahkan, Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid mengaku sudah berbicara dengan Jenderal Dudung perihal permintaan Hillary. Menurut Meutya, Jenderal Dudung menyatakan akan menarik pengamanan sementara yang diberikan kepada Hillary.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Sudah (bicara ke KSAD). KSAD sampaikan pengamanan sementara ditarik dulu untuk dipelajari urgensinya," kata Meutya kepada wartawan, Jumat (3/12/2021).
Kembali ke Surat Telegram bernomor ST/3274/2021. Surat itu ditandatangani Asper KSAD Mayjen Wawan, dan ditembuskan kepada KSAD, Wakil KSAD, Irjenad, Aspers Panglima TNI, Asintel KSAD.
Dalam Surat Telegram itu disebutkan bahwa Hillary mengirimkan surat pada 3 November 2021 tentang permohonan penugasan anggota TNI menjadi ajudan pribadi.
Tertulis juga di surat telegram tersebut, bahwa surat permintaan ajudan pribadi dari Hillary, Peraturan Panglima TNI Nomor 47 Tahun 2018 dan Peraturan KSAD Nomor 35 Tahun 2018 dijadikan sebagai dasar untuk penyeleksian calon ajudan Hillary.
Dalam surat tersebut disebutkan permintaan pengiriman 1 personel bintara untuk diseleksi dalam rangka penugasan sebagai ajudan pribadi Hillary.
Selain itu, dalam surat bernomor ST/3274/2021 itu juga dipaparkan 7 syarat calon ajudan pribadi Hillary. Salah satu syaratnya ialah berpangkat sertu dengan usia 24-27 tahun.
Berikut syarat ajudan pribadi Hillary sebagaimana Surat Telegram bernomor ST/3274/2021:
1. Pangkat sertu berusia 24-27 tahun
2. Belum pernah menikah
3. Memiliki motivasi, inisiatif tinggi
4. Bekerja tanggap, cekatan, solutif, dan cakap bekerja sama dalam tim
5. Sehat jasmani dan rohani
6. Tidak sedang menjalani proses hukum
7. Melampirkan RH terbaru
detikcom sudah meminta konfirmasi kepada Jenderal Dudung perihal surat telegram tersebut. Namun belum mendapat respons.
Saya juga telah berbicara dgn KSAD, beliau menyampaikan akan menarik pengamanan dari Agt Komisi 1 Ibu Hillary Lasut untuk mengkaji urgensi. Di luar itu, saya Ketua Komisi 1 mendukung agt Komisi 1 Ibu Hillary untuk tetap menyuarakan perjuangan yang menjadi mimpinya sbg agt DPR.
— Meutya Hafid Ansyah (@meutya_hafid) December 3, 2021
Simak selengkapnya di halaman berikutnya.
Simak Video: Anggota DPR Hillary Minta Pengamanan TNI, MKD Mengizinkan
Sebelumnya, Hillary sudah menjelaskan dasar hukum permintaan bantuan pengamanan ke TNI ini. Hillary menjadikan Peraturan Menteri Pertahanan (Permenhan) Nomor 85 Tahun 2014 sebagai dasar hukumnya.
"Banyak yang bertanya soal apakah benar saya meminta ajudan atau bantuan pengamanan dari TNI. Benar, saya menyurat ke KSAD untuk memohon bantuan pengamanan sesuai dengan Permen No 85 Tahun 2014," kata Hillary di akun Instagram seperti dikutip Kamis (2/12/2021).
Sementara Meutya mengaku, selama menjadi pimpinan Komisi I DPR belum pernah menerima permintaan seperti yang dilakukan Brigitta. Elite Golkar itu menyebut permintaan bantuan pengamanan yang dilakukan Hillary murni pribadi.
"Tugas kedewanan kadang memerlukan pengamanan tambahan dalam isu-isu tertentu. Namun, selaku Ketua Komisi I selama periode ini, dan selama memimpin periode sebelumnya juga belum pernah menerima permintaan dari anggota Komisi I terkait hal itu. Jadi Mbak Hillary secara pribadi," terang Meutya, Jumat (3/12).
