MKD Bela Anggota DPR Termuda Colek KSAD Dudung Minta Pengamanan TNI

Rolando Fransiscus Sihombing - detikNews
Jumat, 03 Des 2021 10:47 WIB
Juru bicara Partai Gerindra, Habiburokhman (Rahel Narda C/detikcom)
Foto: Wakil Ketua MKD DPR RI, Habiburokhman (Rahel Narda C/detikcom).
Jakarta -

Anggota Komisi I DPR RI, Hillary Brigitta Lasut, meminta pengamanan pribadi kepada TNI melalui KSAD Jenderal TNI Dudung Abdurachman. Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI menilai permintaan Hillary Brigitta Lasut tak melanggar UU MD3.

"Secara garis besar nggak ada masalah dengan permintaan tersebut karena berdasar Pasal 80 huruf G UU MPR, DPR, DPD, DPRD anggota DPR memiliki hak protokol dan setiap warga negara memiliki hak atas keamanan," kata Wakil Ketua MKD DPR RI, Habiburokhman kepada wartawan, Jumat (3/11/2021).

Hillary Brigitta Lasut merupakan anggota DPR RI termuda dalam periode 2019-2024. Hillary, kata Habiburokhman, diperbolehkan mendapatkan pengamanan TNI jika personel TNI dirasakan cukup.

"Bu Hillary kan Komisi I mitranya TNI, sepanjang ada SDM personal yang bisa ditugaskan untuk mendampingi beliau menurut saya diperbolehkan," ujarnya.

Diakui Habiburokhman, mayoritas anggota Dewan tak meminta pengamanan khusus. Namun, tak menutup kemungkinan jika anggota membutuhkan pengamanan seperti Hillary.

"Saat ini memang sebagian besar anggota DPR tidak meminta pengawalan secara khusus, tapi mungkin situasi dan kondisi Bu Hillary membutuhkan," imbuhnya.

Fraksi NasDem DPR RI sebelumnya akan menegur Hillary Brigitta Lasut yang meminta pengamanan dari TNI. Meski akhirnya urungkan niat, Hillary mempertanyakan soal batas etis dan tidak etis permohonan tersebut.

"Apabila fraksi berpendapat tindakan saya tidak etis, tentunya saya akan taat dan mengakui tindakan saya sebagai suatu yang tidak etis, dan berkomitmen untuk menjauhi tindakan serupa," ujarnya dalam keterangan yang diunggah di akun twitternya, Kamis (2/12).

"Karena selama ini saya selalu memastikan dulu, perbuatan saya ada dasar hukumnya atau tidak. Tapi tidak punya tolok ukur jelas soal mana yang etis dan mana yang tidak," sambung dia.

(rfs/gbr)