Anggota DPR RI Hillary Brigitta Lasut batalkan permintaan pengawalan TNI usai ditegur Fraksi NasDem. Namun, dia tetap menyebut permintaan pengamanan TNI tidak langgar aturan.
"Apabila fraksi berpendapat tindakan saya tidak etis, tentunya saya akan taat dan mengakui tindakan saya sebagai suatu yang tidak etis, dan berkomitmen untuk menjauhi tindakan serupa karena selama ini saya selalu memastikan dulu perbuatan saya ada dasar hukumnya atau tidak tapi tidak punya tolok ukur jelas soal mana yang etis dan mana yang tidak," ujarnya dalam keterangan yang diunggah di akun Instagram-nya, Kamis (2/12/2021).
Hillary merasa lebih tepat meminta pengamanan TNI dibandingkan polisi. Menurutnya, ada beberapa kasus masyarakat yang didampinginya yang bersinggungan dengan Polri.
"Saya pikir karena banyak kasus masyarakat Sulut yang saya kawal di kepolisian, saya merasa takutnya jangan sampai ada conflict of interest, yang nanti bisa membatasi saya mengurus kepentingan masyarakat saya, nanti kelihatannya tidak etis," katanya.
Dia pun telah mengkaji bahwa penjagaan oleh TNI tidak melanggar aturan. Namun, dia tidak membahas apakah itu hal yang etis dalam politik.
"Menurut tim hukum, tindakan saya adalah yang yang tidak menyalahi aturan, tapi saya tidak membahas soal etis atau tidaknya sehingga saya sekarang sudah tahu mana yang etis dan tidak," katanya.
"Jadi memang saya masih harus banyak belajar, mengetahui yang mana yang etis mana yang tidak di dunia politik," ujarnya.
Hillary lalu membandingkan dengan orang yang bukan pejabat tapi disebutnya mendapat pengawalan dari TNI.
"Banyak bapak-bapak berbadan besar yang kuat, sehat, dan capable secara fisik, bukan pejabat publik, dan bukan aset negara, dikawal dengan patwal dan angkatan bersenjata tapi tidak dipermasalahkan," ujarnya.
Simak video 'KSAD Minta Prajurit TNI Tempel Polisi di Setiap Kegiatan':
