MA Sahkan Pemecatan Polisi Gay oleh Polda Jateng

Andi Saputra - detikNews
Kamis, 02 Des 2021 14:32 WIB
Ilustrasi Palu Hakim
Ilustrasi palu hakim (Ari Saputra/detikcom)
Jakarta -

Mahkamah Agung (MA) mengesahkan dan menyetujui pemecatan anggota Polri yang melakukan hubungan seks sesama jenis atau gay. Putusan itu diambil saat mengadili kasasi Brigadir T, yang mengajukan kasasi karena tidak terima dipecat dalam kasus homoseksual.

Kasus ini bermula saat Brigadir T dipecat lewat Surat Keputusan Kapolda Jawa Tengah Nomor Kep/2032/XII/2018 tentang Pemberhentian Tidak dengan Hormat dari Dinas Polri pada 27 Desember 2018. Brigadir T melayangkan keberatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang tapi tidak diterima.

Putusan PTUN Semarang dikuatkan majelis banding Pengadilan Tinggi TUN Surabaya pada 24 Maret 2021. Brigadir T mengambil langkah kasasi. Apa kata MA?

"Bahwa penerbitan keputusan tata usaha negara objek sengketa karena alasan perbuatan perilaku menyimpang melakukan hubungan seks sesama jenis, telah sesuai dengan kewenangan, prosedur yang berlaku sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia," demikian bunyi pertimbangan kasasi yang dikutip dari website MA, Kamis (2/12/2021).

Duduk sebagai ketua majelis Irfan Fachruddin dengan anggota Yodi Martono Wahyunadi dan Is Sudaryono. Majelis menyatakan Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak mengatur secara khusus upaya administrasi.

"Sehingga hakim harus merujuk pada Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dan peraturan terkait lainnya," ujar majelis.

"Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp 500 ribu," sambung majelis.

Alasan Keberatan Brigadir T

Dalam persidangan, Brigadir T menolak dirinya dipecat atas dasar hubungan seks sesama jenis. Berikut argumennya:

1. UUD 1945 sebagai hukum dasar dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia yang memiliki norma hukum mengikat telah menjamin setiap orang untuk tidak diperlakukan diskriminatif atas dasar apapun sebagaimana dijamin dalam Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 yang mengatakan "setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif".

Simak selengkapnya di halaman selanjutnya.