Bisakah Pengidap Demensia Diproses Hukum?

ADVERTISEMENT

Bisakah Pengidap Demensia Diproses Hukum?

Andi Saputra - detikNews
Kamis, 02 Des 2021 09:32 WIB
Mercy lawan arah di Tol JORR hingga tabrak 2 kendaraan
Mercy lawan arah di Tol JORR hingga menabrak 2 kendaraan. (Dok. Istimewa)
Jakarta -

Polda Metro Jaya menetapkan pengemudi Mercedes-Benz berinisial MSD (67) menjadi tersangka karena melawan arah di Tol JORR. MSD disebut sebagai pengidap demensia. Bolehkah pengidap demensia diproses secara hukum?

"Tergantung kualifikasi oleh para ahli dari ahli kedokteran jiwa. Apakah termasuk penyakit yang tidak bisa membedakan baik buruk atau dilarang (hukum) atau tidak," kata ahli pidana Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar, saat kepada wartawan, Kamis (2/12/2021).

Bila ahli kejiwaan menyatakan MSD tidak bisa membedakan baik buruk atau yang dilarang hukum, MSD berpotensi lolos dari hukuman. Menurutnya, hal tersebut sesuai Pasal 44 KUHP yang berbunyi:

Tiada dapat dipidana barang siapa mengerjakan suatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, sebab kurang sempurna akalnya atau sakit berubah akal.

Ahli hukum Universitas Al-Azhar Indonesia (UAI), Jakarta, Suparji Ahmad, juga menyampaikan hal senada.

"Soal demensia, jika memang hilang akal sehatnya, maka bisa diterapkan Pasal 44 KUHP. Tetapi harus dibuktikan bahwa yang bersangkutan benar-benar kurang sempurna akalnya," kata Suparji.

Suparji menegaskan harus ada pendapat ahli dari dokter yang menyatakan seseorang mengidap demensia. Selain itu, harus ada bukti autentik soal demensia sebagai suatu kondisi hilang akal.

"Tetapi ternyata demensia tersebut tidak memenuhi unsur pasal 44 maka pasal tersebut tidak bisa diterapkan," ujar Suparji.

Kasus MSD yang mengemudikan Mercy miliknya melawan arah dan mengakibatkan kecelakaan di Tol JORR terjadi pada Sabtu (27/11). MSD merupakan pensiunan PNS.

Dari keterangan keluarga, MSD disebut mengidap demensia. Namun polisi masih akan melakukan pembuktian dengan memeriksa MSD dengan bantuan ahli kejiwaan.

"Hasil pemeriksaan ahli kejiwaan kami konsultasikan dengan ahli pidana, apa hasil pemeriksaan kejiwaan ini gugurkan pidananya. Kalau gugur, ada aturan hukumnya. Kalau tak menggugurkan, pasti kami lanjutkan prosesnya," kata Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Sambodo Purnomo Yogo.

(asp/haf)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT