.webp)
Proyek sumur resapan di Jakarta jadi sorotan. Pembangunan sumur resapan belakangan ini tuai kontroversi lantaran penempatan pembangunan yang dinilai kurang tepat.
Sekadar informasi, proyek sumur resapan Jakarta sudah ada sejak era Joko Widodo (Jokowi). Begini serba-serbinya.
Sumur resapan adalah salah satu program yang saat itu dipakai Jokowi untuk mencegah banjir. Sumur-sumur resapan ini umumnya dibangun di titik zona hijau.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Salah satunya ialah sumur resapan di zona Taman Suropati. Semua sumur resapan minimal harus punya kedalaman 60 meter.
Selain Taman Suropati, zona sumur resapan air juga dibangun di Lapangan Banteng, Cempaka Putih, dan Kebon Sirih.
Sumur resapan air saat itu dinilai manjur mengurangi genangan air hujan yang biasa membanjiri daerah-daerah rawan tertentu. Saat itu pemerintah Jokowi menargetkan 4.000 sumur resapan.
Sementara itu, Basuki T Purnama alias Ahok pernah bilang kalau sumur resapan tidak bisa mengatasi banjir. Ahok menambahkan pencegahan banjir bisa diatasi dengan normalisasi waduk dan sungai-sungai besar di Jakarta. Ahok juga mengatakan kalau penanganan Rob di kawasan utara Jakarta juga penting.
"Sebenarnya sumur resapan juga nggak akan bisa ngatasin banjir. Hanya mengatasi genangan supaya cepat masuk tanah, dan kurang buang ke sungai," kata Ahok kala masih menjabat Wakil Gubernur DKI pada 3 Desember 2013.
Ahok juga mengatakan Jakarta yang sudah memiliki banjir kanal barat dan timur, seharusnya juga mempunyai banjir kanal selatan.
"Karena kalau dulu ada kanal banjir barat dan timur, ada Cakung drain, Cengkareng drain, harusnya ada Cengkareng drain 2 yang udah senggol Kabupaten Tangerang. Di sini harusnya ada kanal banjir selatan," tutupnya.
Anies kemudian melanjutkan program sumur resapan ini. Anies menggunakan Pergub Nomor 20 Tahun 2013 tentang Sumur Resapan yang diteken Jokowi 8 tahun lalu sebagai dasar kebijakan tersebut.
Eks Mendikbud itu kemudian menerbitkan Kepgub 279 Tahun 2018 tentang Pengawasan Terpadu Penyediaan Sumur Resapan dan Instalasi Pengolahan Air Limbah Serta Pemanfaatan Air Tanah di Bangunan dan Perumahan.
Kepgub ini dijadikan dasar Pemprov DKI untuk mengawasi gedung dan perumahan untuk menyediakan sumur resapan. Kepgub itu diteken Anies Februari 2018.
Kemudian pada Desember 2018, Anies menerbitkan Ingub 131 tahun 2018 tentang percepatan pembangunan drainase vertikal di lahan Pemprov DKI. Instruksi itu masih didasari Pergub Jokowi tentang Sumur Resapan.
Target 1,8 Juta Sumur Resapan
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pada akhir 2018 pernah menargetkan pembangunan 1,8 juta sumur resapan atau drainase vertikal untuk mengurangi genangan atau banjir Jakarta. Namun, pada awal 2021, terungkap target itu meleset jauh.
"Data dari SDA baru 1.772 titik, koreksi saya bila keliru," kata eks Ketua Pansus Banjir DPRD DKI Zita Anjani dalam program Blak-blakan detikcom, Senin (22/2/2021).
Data teranyar, Wagub DKI Riza Patria mengklaim sudah 67 persen atau 18 ribu lebih sumur resapan selesai digarap.
"Pembersihan selokan, got, gorong-gorong, kemudian juga ada program pembuatan selokan, ada program pembuatan sumur resapan yang sudah 67 persen lebih selesai ya, dari 26 ribu, sudah lebih dari 18.111 sudah selesai," kata Riza di Balai Kota Jakarta, Selasa (15/11/2021).
Selain sumur resapan, Riza mengatakan Pemprov DKI menyiapkan pompa untuk menyedot air banjir. Dia menyebut total ada seribu lebih pompa yang siap untuk dipergunakan dalam pencegahan dan penanganan banjir Jakarta.
Anggaran Sumur Resapan 2022 Dicoret
Pembangunan sumur resapan di era Anies jadi sorotan. Proyek pembangunan sumur resapan belakangan ini dikiritk karena tidak efektif atasi banjir. Adapun soal penempatan pembangunan yang tidak tepat.
"Saya melihat langsung pengerjaan sumur resapan yang dinilai efektif oleh Pemprov DKI Jakarta sebagai salah satu upaya penanggulangan banjir di Ibu Kota yang merusak, mengambil sebagian ruang badan pada jalan dan menghambat pengguna lalu lintas," kata Prasetio melalui akun Instagram @prasetyoedimarsudi yang dilihat pada Selasa (30/11/2021).
Terbaru, DPRD DKI Jakarta memastikan tidak ada anggaran yang dialokasikan untuk membangun sumur resapan dalam APBD 2022 mendatang. Salah satu pertimbangan penghapusan anggaran tersebut adalah terkait efektivitas mengatasi banjir.
"Dinolkan dari forum banggar kemarin," kata Wakil Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Nova Harivan Paloh saat dimintai konfirmasi, Rabu (1/12/2021).
Sekretaris Komisi D DPRD DKI Jakarta Syarif mengatakan alokasi anggaran sumur resapan awalnya Rp 322 miliar, kemudian dipotong menjadi Rp 120 miliar. Anggaran ratusan miliar itu belum final, sampai akhirnya ada kesepakatan di DPRD DKI untuk mencoret seluruh anggaran untuk peroyek sumur resapan.
"Kalau di komisi kan kita sudah kurangi jadi Rp 120 miliar. Kalau di Banggar besar, kesepakatan terakhir akhirnya dinolkan," Wakil Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Nova Harivan Paloh, Rabu (1/11/2021).
Politikus NasDem itu mengatakan, dalam rapat tersebut, sejumlah anggota Banggar menyoroti efektivitas sumur resapan dalam menyurutkan banjir. Setelah melalui perdebatan panjang, Banggar DPRD DKI menyetujui pencoretan anggaran sumur resapan tahun 2022.
"Saya melihat, mungkin dari kawan-kawan ada beberapa masukan yang istilahnya di beberapa wilayah ada yang terlihat belum bisa menangani masalah banjir, terkait masalah resapan airnya gitu. Itu saja. Ada beberapa keluhan aja," imbuhnya.
Simak video 'Penampakan Sumur Resapan di DKI yang Bikin Jalan Retak-Bergelombang':
