Pimpinan MPR Ungkap Anggaran Turun Terus, Desak Sri Mulyani Dicopot!

Firda Cynthia Anggrainy - detikNews
Rabu, 01 Des 2021 12:52 WIB
Perdagangan saham tahunan 2019 resmi ditutup. Seremonial penutupan perdagangan saham itu dilakukan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (Grandyos Zafna/detikcom)

Ketua MPR: Sri Mulyani Tak Hargai Lembaga Tinggi Negara

Ketua MPR Bambang Soesatyo mengungkapkan kondisi serupa. Bamsoet, sapaan akrab Bambang Soesatyo, menyebut Fadel Muhammad benar-benar merasakan sulitnya berkomunikasi dengan Sri Mulyani selaku Menkeu.

"Sebagai Wakil Ketua MPR RI yang mengkoordinir Badan Penganggaran, Pak Fadel Muhammad merasakan betul sulitnya berkoordinasi dengan Menteri Keuangan. Sudah beberapa kali diundang oleh pimpinan MPR, Sri Mulyani tidak pernah datang. Dua hari sebelum diundang rapat, dia selalu membatalkan datang," kata Bamsoet seperti dalam keterangan tertulis yang diterima, Rabu (1/12).

"Ini menunjukkan bahwa Sri Mulyani tidak menghargai MPR sebagai lembaga tinggi negara," tegasnya menambahkan.

Ketua MPR RI Bambang SoesatyoKetua MPR RI Bambang Soesatyo (Dok. MPR RI)

Bamsoet menyebut Sri Mulyani beberapa kali absen rapat yang sejatinya penting di tengah pandemi COVID-19. Padahal, sebut Wakil Ketua Umum Partai Golkar itu, MPR selalu mendukung kebijakan pemerintah dalam mengatasi pandemi Corona.

"Jadi, selain mendukung pemerintah menggencarkan vaksinasi kesehatan memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19, MPR RI juga terus menggencarkan vaksinasi ideologi melalui Sosialisasi Empat Pilar MPR RI untuk mencegah sekaligus memutus mata rantai penyebaran radikalisme dan demoralisasi generasi bangsa," pungkas Bamsoet.

Terpisah, Wakil Ketua MPR lainnya, Arsul Sani, menjelaskan permintaan kepada Presiden Jokowi untuk mencopot Sri Mulyani bukan karena pemotongan anggaran MPR. Masalah utamanya adalah ketidakhadiran Sri Mulyani ketika diundang MPR.

"Masalah utama adalah tidak pernah mau hadirnya Menkeu tanpa diwakili ketika diundang oleh MPR sebagai lembaga negara, sehingga MPR berkesimpulan bahwa Menkeu ini tidak menganggap penting MPR sebagai lembaga negara."

Arsul menilai penjelasan ini diperlukan, agar tidak timbul kesan bahwa apa yang disampaikan Fadel karena pemotongan anggaran. Yang dibutuhkan MPR adalah penjelasan-penjelasan tentang alokasi anggaran.

"Jika memang keadaan fiskal kita memang pas-pasan, maka soal pengurangan anggaran itu tentu bisa diterima. Untuk ini memang diperlukan komunikasi yang baik dan saling menghormati," ujar Arsul.

Sekjen PPP Arsul Sani (Mochammad Zhacky/detikcom)Arsul Sani (Mochammad Zhacky/detikcom)

Pimpinan MPR dari Fraksi PPP itu mengatakan Sri Mulyani mesti mencontoh Presiden Jokowi. Arsul menyebut Presiden Jokowi justru pernah mengajak bertemu langsung, kita misalnya pimpinan MPR merasa cukup dengan virtual.

"Nah, sikap koordinatif dan apresiatif seperti Presiden Jokowi ini, yang mohon maaf, justru tidak tecermin pada Menkeu, yang notabene adalah pembantu Presiden," tutup Wakil Ketua Umum PPP itu.


(zak/gbr)