Ganjil Genap Bakal Diterapkan di 4 Tol Ini Saat Natal-Tahun Baru

Eva Safitri - detikNews
Rabu, 01 Des 2021 12:24 WIB
Menhub Budi Karya evaluasi peristiwa kecelakaan LRT Jabodebek
Menhub Budi Karya Sumadi (Dok. BKIP Kemenhub)
Jakarta -

Pemerintah akan memberlakukan kebijakan ganjil-genap di masa Natal dan tahun baru untuk mencegah lonjakan mobilitas. Ganjil-genap akan diberlakukan mulai 20 Desember 2021 sampai 2 Januari 2022 di wilayah aglomerasi, jalan tol, hingga perbatasan provinsi.

"Strategi pengaturan lalu lintas perseorangan akan dilakukan sistem ganjil-genap di wilayah aglomerasi, jalan tol, ibu kota provinsi, area tempat wisata, dan wilayah peningkatan mobilitas," kata Menhub Budi Karya dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR, Rabu (1/12/2021).

Namun ruas jalan yang akan diberlakukan masih dalam pembahasan. Terkait jalan tol, saat ini sudah dipastikan ada 4 ruas yang akan diberlakukan ganjil-genap.

"Sistem ganjil-genap diterapkan di ruas jalan tol Tangerang-Merak, ruas tol Bogor-Ciawi Cigombong, ruas tol Cikampek-Palimanan-Kanci, ruas tol Cikampek-Padalarang-Cileunyi," ujar Menhub.

"Untuk pengaturan kendaraan di jalan tol dilakukan skema ganjil-genap, buka-tutup rest area, one way, kalau mungkin contraflow, serta melaksanakan random sampling di rest area atau di tempat-tempat yang ditetapkan," lanjut Budi Karya.

Selain itu, kebijakan ganjil-genap akan diberlakukan di kawasan wisata dengan diimbangi pembatasan lain. Budi Karya menegaskan tempat wisata tanpa pengelola akan ditutup sementara.

"Sedangkan pada jalan non tol dilakukan skema ganjil genap juga di kawasan wisata kita lakukan one way, contraflow, dan berbagai upaya yang penting kita akan melakukan random sampling tentang ketaatan mereka tentang PeduliLindungi dengan dua kali vaksin dan melakukan antigen," ujarnya.

"Pada kawasan wisata akan diterapkan skema ganjil genap, pembatasan kapasitas, penggunaan PeduliLindungi serta penutupan sementara wisata yang tanpa pengelola. Jadi yang diizinkan untuk beroperasi hanyalah wisata yang berpengelola, kita bisa me-manage jumlah dan prokes yang berlaku di sana," imbuh Budi Karya.

Simak video 'Menko PMK: Saya Luruskan, Bukan Berarti Seluruh Daerah Level 3 saat Nataru':

[Gambas:Video 20detik]



(gbr/imk)