Wamenkumham Bicara soal Gratifikasi, Contohkan Jokowi dan Vinyl Metallica

Azhar Bagas Ramadhan - detikNews
Selasa, 30 Nov 2021 16:04 WIB
Ahli dari tim Jokowi, Eddy Hiariej saat sidang MK (Youtube MK)
Ahli dari tim Jokowi, Eddy Hiariej, saat sidang MK. (YouTube MK)
Jakarta -

Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Eddy Hiariej berbicara soal gratifikasi. Eddy mencontohkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang pernah menebus vynil grup musik Metallica yang sebelumnya ditetapkan milik negara.

"Di Indonesia sebetulnya Presiden Joko Widodo telah memberikan contoh yang baik dan ini diikuti oleh para menteri. Presiden Joko Widodo itu pernah menebus CD Metallica itu ya, dari grup musik Denmark," ujar Eddy dalam webinar 'Pengendalian Gratifikasi: Mencabut Akar Korupsi' di YouTube KPK, Selasa (30/11/2021).

"Beliau tebus dengan harga Rp 10 juta karena ketika diberikan CD Metallica itu beliau lapor KPK dan KPK menganggap itu sebagai gratifikasi. Kemudian beliau diberi kesempatan pertama kali untuk menebus kemudian beliau bayar Rp 10 juta," tambahnya.

Eddy juga mencontohkan Tito Karnavian saat menjabat Kapolri. Saat itu Tito mengembalikan pedang emas yang diberikan Kerajaan Arab Saudi ke Indonesia.

"Kunjungan Raja Saudi ke Indonesia itu banyak sekali cendera mata yang diterima antara lain. Yang saya tahu persis diterima oleh Kapolri yang jadi Mendagri adalah Jenderal Tito. Kalau saya tidak salah menyerahkan pedang emas ke KPK, ya itu contoh dari pejabat publik yang harus ditiru," ujar Eddy Hiariej.

Eddy mengatakan setiap pemberian bisa dianggap sebagai gratifikasi. Dia menerangkan bahwa terdapat unit pengendalian gratifikasi (UPG) di setiap instansi sebagai salah satu wadah pencegahan adanya gratifikasi.

"Jadi menerima apapun itu bisa dianggap sebagai gratifikasi. Oleh karena itu, Bapak/Ibu, bagaimana mencegah gratifikasi ini? Saya kira di beberapa instansi, kementerian/lembaga yang namanya UPG, unit pengendalian gratifikasi yang saya tahu persis itu ada di Mahkamah Konstitusi karena waktu itu ketika Dr Janet Jafar menjabat sebagai Sekjen MK, saya berkali-kali diundang untuk membahas peraturan internal MK terkait pengendalian gratifikasi. Doktor Janet kini bekerja sebagai Deputi Menko Polhukam, itu sangat baik sekali," kata Eddy.

Simak selengkapnya di halaman berikutnya.