.webp)
Komisi Informasi (KI) Pusat mencatat sejumlah kemajuan dalam pelaksanaan Undang-Undang 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) selama 2021. KI menyatakan penyelesaian sengketa informasi publik melampaui target RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional).
"KI Pusat berhasil menyelesaikan sengketa informasi publik hingga melampaui target RPJMN, pertama kalinya melaksanakan Indeks KIP dan Apresiasi Desa, serta kemajuan transparansi pelaksanaan e-monev (electronic monitoring dan evaluasi)," ujar Ketua KI Pusat, Gede Narayana, Senin (29/11/2021).
Dia mengatakan hal itu dalam acara Refleksi Akhir Tahun 2021 dan Proyeksi 2022 pelaksanaan KIP di Indonesia. Narayana menyebut salah satu tugas utama KI Pusat adalah menyelesaikan sengketa informasi antara Pemohon dan Termohon BP melalui mediasi atau ajudikasi nonlitigasi.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ia mengatakan KI Pusat telah berhasil melampaui target RPJMN empat tahun berturut-turut, yaitu 2018-2021.
"Pada awal periode ketiga Komisioner KI Pusat tahun 2018 target RPJMN untuk penyelesaian sengketa sebesar 65 persen untuk sekitar 2.000 sengketa informasi tercapai 76 persen. Pada tahun 2019 target 65 persen capai kinerja 88,8 persen, 2020 dirubah jadi angka 72 register tercapai tahun 2020 selesai 76 register sengketa dan target RPJMN penyelesaian sengketa informasi dari 91 register tercapai 282 melampaui target 2021," tuturnya.
"Untuk Monev target partisipasi RPJMN 35 BP Informatif tercapai 60 BP Informatif, dan capaian 84 Informatif tahun 2021. Selain itu, menurutnya terjadi capaian KI Pusat tentang pembentukan Komisi Informasi Provinsi hingga seluruh KI Provinsi terbentuk pada awal 2021," sambungnya.
Dia juga menuturkan KI Pusat berhasil menjadi pioner dalam pelaksanaan Indeks KIP untuk pertama kalinya di tanah air, dengan posisi hasil secara nasional berada di level sedang, dengan skor 71,37. Menurutnya, selain tiga keberhasilan tersebut KI Pusat juga berhasil melakukan transparansi penilaian e-monev melalui aplikasi.
"Elektronik monitoring dan evaluasi terhadap badan publik sudah pernah digelar tahun lalu namun tahun ini prosesnya semakin transparan berkat pengembangan aplikasi yang semakin sempurna," ujarnya.
Keterbukaan Informasi untuk Pemilu
Dia juga menekankan keterbukaan informasi publik penting dalam penyelenggaraan pemilihan umum (Pemilu) dan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak 2024.
"Dalam penyelenggaraan pemilu, keterbukaan informasi publik itu sangat dibutuhkan. Bukan diinginkan, tetapi butuh," kata dia seperti dilansir Antara.
Ia mengatakan bahwa seluruh tahapan pemilihan, baik pemilu maupun pilkada, merupakan informasi yang harus diketahui oleh publik karena memiliki keterkaitan dengan kepentingan umum. Oleh karena itu, segala tahapan pelaksanaan pemilihan harus transparan dan akuntabel.
Dia mengaku sudah sudah sering berkomunikasi dan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). Sinergi antara KIP dengan berbagai lembaga yang terlibat dalam penyelenggaraan pemilu merupakan upaya untuk mewujudkan proses pemilihan umum yang akuntabel dan transparan untuk publik.
Terkait dengan keterbukaan informasi publik, Bawaslu berhasil menempati posisi informatif pada kategori lembaga nonstruktural, berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi (monev) yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Pusat pada tahun 2021.
Atas hasil tersebut, Gede Narayana menilai bahwa lembaga yang terlibat sebagai penyelenggara Pemilu 2024 memahami pentingnya keterbukaan informasi publik dalam pelaksanaan seluruh tahapan pemilu.
Dia menambahkan, ketika pemilihan umum presiden 2019, Komisi Informasi menjalin sinergi yang erat dengan KPU melalui kunjungan Komisi Informasi ke KPU ketika melaksanakan proses hitung.
"Itu memberikan daya resonansi yang besar, lho. Bahwa pemilu itu harus transparan dan akuntabel," katanya.
KI Pusat Luncurkan Buku
KI Pusat juga meluncurkan buku berjudul 'Transformasi Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik di Indonesia'. Buku ini menjelaskan filosofi di balik lahirnya Undang-Undang 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dan dampaknya terhadap masyarakat.
"Dalam buku ini, kita akan melihat bagaimana Badan Publik telah berupaya menghadirkan inovasi untuk memenuhi kewajiban dalam memberikan sebanyak mungkin informasi kepada publik sebagaimana diamanahkan dalam Undang-Undang," kata Gede Narayana.
Sementara itu, penanggung jawab Monev BP KI Pusat Cecep Suryadi menilai penerbitan buku ini sangat penting guna memotret sejumlah kelebihan dan kekurangan dalam pelaksanaan Monev selama rentang waktu 10 tahun.
"KI Pusat telah melaksanakan Monev BP sejak tahun 2011 namun baru tahun 2020 dan 2021 Monev BP dilaksanakan secara digital atau E-Monev untuk tujuh kategori BP, yaitu BP Kementerian, BP Pemerintah Provinsi, BP Lembaga Non Struktural (LNS), BP Lembaga Negara Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LN-LPNK), BP Badan Usaha Milik Negara (BUMN), BP Perguruan Tinggi Negeri (PTN), dan BP Partai Politik (Parpol)," tuturnya.
Disebutkan, sebelum penerapan E-Monev, maka pelaksanaan Monev BP masih dilaksanakan secara manual untuk pengisian SAQ (Self Assessment Questions). Namun dengan penerapan Monev para peserta dimudahkan dengan cukup mengisi SAQ melalui aplikasi.
"Dengan penerapan elektronik Monev maka peserta badan publik cukup mengisi SAQ lewat aplikasi e-monev yang telah disediakan KI Pusat, bahkan dengan e-monev maka seluruh peserta badan publik dapat melihat hasil penilaian yang dilakukan oleh verifikator sehingga peserta dapat memperbaiki kekurangannya pada pelaksanaan monev berikutnya," ungkapnya.
