.webp)
Polri meraih peringkat dua kualifikasi Informatif kategori Lembaga Negara dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian dalam Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) 2024. Dalam kategori tersebut, hanya ada tiga lembaga yang mendapatkan penghargaan.
Penghargaan itu diberikan kepada Polri berdasarkan penilaian dari pelaksanaan monitoring dan evaluasinya selama ini. Polri pun mendapat penilaian 96,46. Penghargaan itu diterima langsung oleh Kadiv Humas Irjen Sandi Nugroho yang mewakili Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Ketua Komisi Informasi Pusat (KIP) Donny Yoesgiantoro menyampaikan, apresiasi kepada badan publik yang masuk kualifikasi terbaik informatif. Diketahui, secara keseluruhan terdapat 162 badan publik yang dinyatakan informatif.Angka tersebut naik dari tahun 2023.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Saya menyampaikan apresiasi kepada badan publik yang telah berkomitmen dalam mewujudkan transparansi informasi. Semoga badan publik Informatif menjadi pemicu Badan Publik lainnya untuk memperbaiki pelayanan informasi kepada masyarakat," ujarnya dalam sambutan, Selasa (17/12/24).
Sementara, Sandi mengungkapkan bahwa apa yang diraih dalam penghargaan dari KIP ini berkat kerja keras seluruh anggota Polri dalam mewujudkan komitmen profesional dan transparan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karenanya, dia turut menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh anggota Polri.
"Sebagaimana yang disampaikan Bapak Kapolri bahwa ini bisa diraih berkat kerja sama seluruh jajaran, dan rasa bangga tentunya atas capaian ini. Penghargaan ini seyogyanya menjadi motivasi bagi kita semua untuk semakin memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat," kata Sandi.
Kemudian dia menyebut sebagaimana komitmen Kapolri bahwa Korps Bhayangkara akan terus melakukan harkamtibmas dan memberikan perlindungan dan pengayoman kepada masyarakat dan penegak hukum yang berkeadilan di tengah masyarakat.
"Kami akan terus mendukung program asta cita Pemerintah dengan menjalankan tugas menjaga kamtibmas dan berkomitmen dalam memenuhi hak akses masyarakat atas informasi publik yang berkualitas dan Presisi dengan aspek availability (ketersediaan informasi yang lengkap), accessibility (kemudahan akses informasi), acceptability (informasi yang dapat diterima dan dipahami), dan affordability (keterjangkauan layanan informasi) demi mewujudkan Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045," ungkapnya.
(azh/eva)
