DPR Respons Keresahan Publik Soal Kekerasan Seksual Lewat RUU TPKS

Angga Laraspati - detikNews
Senin, 29 Nov 2021 11:46 WIB
DPR RI
Foto: dok. DPR RI

Sementara itu, Direktur Eksekutif Jurnal Perempuan, Abby Gina Boang Manalu menyebut tingginya kasus kekerasan seksual di Indonesia sudah menjadi fenomena gunung es. Masyarakat menantikan regulasi yang komprehensif untuk melindungi korban-korban kekerasan seksual.

"Menurut data Komnas Perempuan, kekerasan seksual yang paling banyak jumlahnya kedua tertinggi dibanding kekerasan yang lainnya. Harapan dari masyarakat adalah bagaimana ada sebuah hukum yang mengatur dan menangani hal tersebut secara komprehensif karena dari berbagai data menunjukkan banyak kasus-kasus kekerasan seksual yang sulit diproses," ujar Gina.

Gina melihat banyaknya korban yang enggan melaporkan kekerasan seksual karena masalah sosial kultural di masyarakat. Dia memberi contoh, saat korban justru disalahkan ketika mengaku mendapat tindak kekerasan seksual.

"Sistem hukum kita yang belum mengenal persoalan itu sehingga korban seringkali mengalami reviktimisasi. Maka kita punya harapan yang besar dengan RUU TPKS," ucapnya.

Dukungan terhadap RUU TPKS pun datang dari Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia (Lakpesdam) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Menurut, Sekretaris Lakpesdam PBNU, KH Marzuki Wahid, agama apapun pasti melarang kekerasan seksual.

"Sebab kekerasan seksual jelas sekali pelanggaran hak-hak kemanusiaan dan penodaan kesucian. Juga berlawanan dengan hukum Tuhan. Maka semua agama menolak kekerasan seksual, tidak ada yang membolehkan," tegas Marzuki.

Oleh karenanya, kata Marzuki, negara harus hadir memberikan perlindungan kepada korban-korban kekerasan seksual, salah satunya dengan RUU TPKS. Apalagi draft terakhir RUU TPKS tidak hanya melindungi, tapi juga memberikan jaminan pemulihan korban kekerasan seksual.

"Saya tidak menemukan satu pasal pun dalam RUU TPKS yang melegalisasi zina atau LGBT. Karena RUU TPKS mengatur soal hukuman pelaku, melindungi korban dan pencegahan kekerasan seksual," urainya.

Marzuki menilai, kekerasan seksual bahkan lebih jahat dari korupsi. Oleh karenanya, RUU TPKS diperlukan untuk melindungi masyarakat.

"Korupsi kejahatan berat tapi kekerasan seksual lebih berat dari korupsi karena korban kekerasan seksual tidak bisa dipulihkan seperti kemuliaannya, kehormatannya, belum lagi korban memiliki trauma. Kami atas nama agamawan mendukung RUU TPKS untuk segera disahkan," tegas Marzuki.

Kemudian Peneliti Institut Sarinah, Luky Sandra Amalia, mengatakan upaya perlindungan warga negara korban kekerasan seksual lewat RUU TPKS adalah wujud pembumian Pancasila, yakni kemanusiaan yang adil dan beradab.

"Kita tidak bisa mewujudkan cita-cita keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia apabila belum bisa mewujudkan kemanusian yang adil dan beradab," papar Amalia.

Amalia mengingatkan, perempuan tidak bisa bekerja sendiri untuk menghentikan kekerasan seksual. Apalagi laki-laki, berdasarkan data yang ada, merupakan pelaku terbanyak dari tindak kekerasan seksual selama ini.

"Dengan menjadikan lelaki sebagai sekutu, kita bisa mengubah mereka dari power abuser menjadi changemaker maka diperlukan hadirnya laki-laki dalam proses lahirnya UU ini. Dan saya berharap teman-teman legislatif bisa segera mengesahkan RUU TPKS," pungkas Amalia.


(prf/ega)