LaNyalla Raih Dukungan Majelis Mubalighin & ABPEDNAS Maju Pilpres

Erika Dyah - detikNews
Minggu, 28 Nov 2021 20:57 WIB
Ketua DPD Dapat Dukungan Jadi Capres
Foto: DPD
Jakarta -

Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti meraih dukungan untuk maju menjadi Presiden RI dalam kontestasi politik 2024 dari berbagai pihak. Salah satunya, dari Pengurus Besar (PB) Majelis dan Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS).

Dalam audiensi PB Majelis Mubalighin dengan Ketua DPD RI, Ketua Umum PB Majelis Mubalighin, KH Mujib Khudori mengungkap pihaknya mendukung LaNyalla sebagai presiden secara lahir batin.

KH Mujib Khudori menjelaskan jika organisasinya juga mendukung perjuangan yang tengah dilakukan DPD RI, yakni amandemen ke-5 konstitusi.

"Kami mendukung agenda amandemen ke-5 konstitusi yang bermuara pada perbaikan bangsa ini," kata KH Mujib Khudori dalam keterangan tertulis, Minggu (28/11/2021).

Ia menambahkan, berdasarkan hasil perjalanan spiritualnya ke berbagai daerah, dirinya mendapat masukan jika LaNyalla merupakan sosok yang ikhlas bekerja untuk bangsa.

"Itu masukan yang kami dapatkan sehingga mendukung Bapak," ungkapnya.

Sementara itu, dalam kesempatan yang berbeda Ketua Umum ABPEDNAS mengaku sudah mengenal sosok LaNyalla dan menurutnya, ada kesamaan juang antara DPD RI dengan ABPEDNAS.

"Kami sudah paham siapa figur Ketua DPD RI. Kami merasa seirama dengan Pak LaNyalla. Kami juga mendukung Bapak untuk tampil dalam kontestasi Pilpres tahun 2024," ujar Deden.

Deden menegaskan, organisasinya juga mendukung penuh wacana amandemen ke-5 konstitusi yang kini tengah diperjuangkan DPD RI. Ia pun sependapat dengan LaNyalla jika arah gerak bangsa ini mulai bergeser dari cita-cita para pendiri bangsa.

Tak hanya itu, Deden menyebut pihaknya juga mendukung penghapusan Presidential Threshold (PT) agar menjadi nol persen.

Dalam pertemuannya dengan LaNyalla, Deden juga meminta kesediaan Ketua DPD RI ini untuk menjadi Ketua Dewan Pengawas ABPEDNAS.

"Berkenan kiranya Bapak menjadi Ketua Dewan Pengawas ABPEDNAS," pintanya.

Deden memaparkan jika dalam waktu dekat organisasinya akan menyelenggarakan Bimbingan Teknis (Bimtek) bagi kepala desa di seluruh Indonesia. Selain itu, lanjutnya, ABPEDNAS juga akan meluncurkan aplikasi bernama Dea Kita.

"Diharapkan aplikasi ini menjadi koneksi antardesa dari sisi SDM maupun SDA," papar Deden.

Deden juga menilai selama ini desa minim informasi dari pusat. Untuk itu, ia pun menggagas pusat penyebaran informasi di pedesaan.

"Kami buat program penyebar informasi, satu desa satu jurnalis," ucapnya.

Merespons dukungan tersebut, LaNyalla pun berterima kasih pada PB Majelis Mubalighin dan ABPEDNAS. Menurutnya, dukungan yang ia dapatkan merupakan suntikan energi baginya untuk terus berbuat yang terbaik untuk bangsa.

"Dukungan dari PB Majelis Mubalighin memberikan vitamin bagi kami. Kami berkomitmen membuat legacy soal kepemimpinan nasional di masa mendatang. Perlu banyak perbaikan karena arah perjalanan negeri ini sudah tak sesuai DNA bangsa ini," tutur LaNyalla.

Ia mencontohkan, saat ini Undang-Undang hanya ditentukan oleh partai politik sehingga segala urusan kebangsaan ditentukan oleh partai politik. Sementara DPD RI menurutnya hanya memiliki kewenangan untuk mengawasi saja.

"Undang-Undang Kepulauan yang kami usulkan sampai sekarang belum diputus. Tapi UU Cipta Kerja yang sudah dibatalkan Mahkamah Konstitusi (MK) dikebut dalam hitungan bulan, ketok palu," katanya.

Selain itu, LaNyalla juga turut menanggapi dukungan dan rencana kerja ABPEDNAS. Ia mengatakan pihaknya siap mendukung penuh program kerja ABPEDNAS. Salah satunya dengan memberikan fasilitas untuk pelaksanaan Bimtek ABPEDNAS.

"Silakan apa yang bisa disinergikan antara DPD RI dan ABPEDNAS, mari kita sinergikan," ucapnya.

Senator asal Jawa Timur itu berharap agar desa menjadi kekuatan perekonomian nasional. Ia pun berharap agar desa dapat menjadi pencegah urbanisasi yang sering menimbulkan masalah sosial dan ekonomi di kawasan perkotaan.

"Wajah Indonesia adalah wajah dari 34 provinsi. Dan wajah provinsi adalah wajah dari seluruh kabupaten/kota di wilayah tersebut. Begitu seterusnya, hingga ke pemerintahan terkecil di Republik ini, yaitu desa," ujar LaNyalla.

Menurutnya, desa harus mandiri seperti amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang memberikan keleluasaan luar biasa kepada desa untuk menjadi desa mandiri. Terlebih Presiden Joko Widodo telah mencanangkan program pembangunan Indonesia Sentris, yakni konsep pembangunan merata, tidak lagi fokus di Pulau Jawa.

"Program itu harus dikawal dan didorong untuk terwujud," tegasnya.

Sebagai informasi, dalam pertemuannya dengan PB Majelis Mubalighin, LaNyalla didampingi oleh Wakil Ketua Komite II DPD RI, Bustami Zainuddin. Sementara Ketua Umum KH Mujib Khudori didampingi oleh Dewan Pembina Ahmad Samhan, Dewan Penasehat Yahya Mas, Sekretaris Jenderal KH Abdullah Faqih, Bendahara Umum Ahmad Syaeful Anwar dan Pimpinan Majelis Taklim Rouhun wa Royhan Ustaz Ahmad Royhan.

Di waktu berbeda, perwakilan ABPEDNAS yang hadir dalam pertemuan antara lain Sekjen Indra Utama, Penasehat Andi Taqwa Yunus, Ketua LBH Adi Zamrudi, Bendahara LBH Andre Swisman.

(fhs/ega)