Pemerintah merespons penyebaran virus Corona varian Omicron di Afrika dengan berdiskusi dengan para epidemiolog. Para epidemiolog pun setuju dengan tindakan pemerintah sejauh ini.
Epidemiolog dari Universitas Indonesia, Iwan Ariawan termasuk yang diajak berdiskusi dalam hal ini. Dia mengaku sudah diajak berdiskusi dengan pemerintah.
"Kebijakan tadi yang disampaikan oleh Pak Menko, didiskusikan dengan kami, bukan saya saja. Ada pak Pandu Riono, Pak Hari, Pak Windhu. Para epidemiolog yang tersebar dari berbagai universitas," kata Iwan dalam konferensi pers, Minggu (18/11/2021).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dia mengungkap bahwa banyak yang belum diketahui soal Omicron ini. Namun dia memperingatkan agar semua berhati-hati.
"Masih banyak yang belum kita ketahui tentang Omicron ini. Tapi kita perlu berhati-hati," ujarnya.
Sejauh ini, para epidemilog juga setuju dengan tindakan pemerintah terkait pencegahan penyebaran Omicron.
"Kami setuju, kami sudah berdiskusi dengan pemerintah tindakan terbaik yang bisa kita lakukan saat ini," tuturnya.
Selanjutnya, para epidemiolog akan ikut memantau. Perkembangan soal Omicron akan dibahas lagi dua minggu ke depan.
"Jadi dalam dua minggu ke depan perkembangannya seperti apa, kita bahas lagi tindakan pencegahan untuk riset seperti apa," katanya.
Simak video 'Epidemiolog Jelaskan Penyebab Munculnya Varian Omicron di Afrika':
Tindakan RI Hadapi Omicron
Menko Maritim dan Investasi (Marves) Luhut Pandjaitan mengatakan, ada beberapa negara yang telah ditemukan kasus varian Omicron. Untuk itu, Indonesia akan menutup akses WNA yang telah melakukan perjalanan dari beberapa negara.
"Kita tidak bisa mengesampingkan kemungkinan varian omicron ini sudah menyebar ke lebih banyak negara," kata Luhut dalam konferensi pers.
Luhut menyebut negara-negara yang aksesnya ditutup karena varian baru tersebut. Ada 10 negara yang ditutup, hanya Hongkong negara non Afrika yang terkena imbas penutupan.
"Pelarangan WNA yang memiliki riwayat perjalanan selama 14 hari dari negra-negara Afrika Selatan, Rwanda, Nabibia, Zimbabwe, Lesoto, Munzabik, Eswatini, Melawi, Anggola, dan Hongkong," kata Luhut.