Tiga siswa kakak-adik di Tarakan, Kalimantan Utara (Kaltara) tinggal kelas tiga kali. Ironi itu terjadi karena ketiganya diduga menganut Saksi-saksi Yehuwa.
Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) bersama Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Itjen Kemendikbudristek) terjun ke Tarakan. Duduk perkara dari penyebab ketiga siswa tak naik kelas tiga kali berturut-turut ini pun terungkap.
Mereka bertiga adalah peserta didik di SDN 051 Kota Tarakan, Kaltara. Ketiga siswa merupakan kakak-adik, yakni M (14) kelas V SD, Y (13) kelas IV SD, dan YT (11) kelas II SD. Ketiganya mengalami nasib yang sama, sama-sama tidak naik kelas pada tahun ajaran 2018/2019; lalu tahun ajaran 2019/2020; dan tahun ajaran 2020/2021.
Komisioner KPAI Retno Listyarti mengungkapkan tim gabungan dari Itjen Kemendikbud, KPAI, dan unsur masyarakat sipil terjun langsung ke Tarakan untuk memantau kasus ini. Itjen Kemendikbud-Ristek juga membentuk tim gabungan untuk mencari solusi.
Mula-mula, tim berkunjung ke rumah orang tua ketiga anak tersebut untuk mendengar suara anak pada Senin (22/11). Ketiga siswa menyatakan ingin sekali naik kelas.
"Ketika tim bertanya apa harapan atau keinginan ketiga anak, mereka menjawab 'hanya ingin naik kelas'. Saat ditanya apa lagi harapannya? Jawabannya kurang lebih sama, hanya ingin naik kelas. Ketiganya juga ingin tetap bersekolah di SDN 051 Kota Tarakan. Ketiga anak menyatakan kehilangan semangat belajar jika nanti akan mengalami tidak naik kelas lagi untuk keempat kalinya," tutur Retno Listyarti, Sabtu (27/11/2021).
Selanjutnya, pada hari kedua, tim melakukan pengawasan ke sekolah (pihak teradu) untuk meminta klarifikasi maupun konfirmasi atas informasi yang tim terima dari pihak pengadu.
Sedangkan pada hari ketiga, tim melakukan FGD atau bisa juga disebut rapat koordinasi di kantor Wali Kota Tarakan untuk menyampaikan hasil temuan tim sekaligus mencari solusi bagi kepentingan terbaik untuk anak. Sayang, hasil FGD tidak terlalu memuaskan.
"Sayangnya, dalam FGD tersebut, solusi yang muncul dari beberapa SKPD justru belum berpihak pada kepentingan terbaik bagi anak," tutur Retno.
Hanya, Retno mengatakan SKPD patut diapresiasi karena berpihak pada kepentingan anak. Terlebih, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Kota Tarakan telah melakukan pendampingan psikologis terhadap ketiga anak korban dan orang tuanya.
Saat ini, ketiga anak tersebut sudah mendapatkan terapi psikologi sebanyak empat kali dari psikolog Himpsi Tarakan yang bekerja sama dengan Dinas PPPA. Anak-anak selalu diantar jemput oleh Dinas PPPA saat menjalani sesi terapi psikologi.
Simak berita selengkapnya di halaman selanjutnya.
