PD soal MK Minta UU Cipta Kerja Diperbaiki: Ini Teguran Keras ke Pemerintah

Dwi Andayani - detikNews
Jumat, 26 Nov 2021 07:03 WIB
Hinca Panjaitan
Hinca Pandjaitan (Foto: Ari Saputra-detikcom)
Jakarta -

Mahkamah Konstitusi (MK) memerintahkan pemerintah dan DPR RI memperbaiki UU Cipta Kerja (Ciptaker). Partai Demokrat menilai putusan MK sebagai teguran keras ke Pemerintah dan DPR.

"Pertama, ini adalah sebuah teguran keras kepada Pemerintah dan DPR yang pada 2 November 2020 lalu produk omnibus law UU Cipta Kerja resmi diundangkan dan ditandatangani oleh Presiden Jokowi di tengah masifnya penolakan dari publik saat itu," ujar Anggota DPR Fraksi Partai Demokrat, Hinca Pandjaitan, kepada wartawan, Kamis (25/11/2021).

Hinca mengatakan Demokrat telah menolak RUU Cipta Kerja sejak awal pembahasan. Namun, katanya, Demokrat kalah suara.

"Partai Demokrat yang sedari pembahasan hingga pengesahan selalu kritis dan bahkan walkout pada saat Rapat Paripurna pengesahan RUU Cipta Kerja kala itu. Setelah saya membacakan sikap Fraksi Partai Demokrat yang menolak RUU Cipta Kerja ini untuk dilanjutkan pengesahannya di Rapat Paripurna DPR, saat rapat di rapat Pengambilan keputusan mini di Baleg waktu itu. Suara kami yang bahkan paling dekat saja tidak dapat didengar dan diakomodir, bagaimana dengan suara teman-teman lain di luar sana yang kala itu tegas menolak?" kata Hinca.

Dia menyebut pembentukan UU Ciptaker sangat kilat. Menurutnya, pemerintah dan DPR juga kesulitan untuk membahas isi RUU secara detail. Putusan MK, katanya, membuat kemanfaatan hukum UU Ciptaker menjadi turun.

"Terlepas dari prosedur yang akan ditempuh oleh pemerintah dan DPR, saya harus mengatakan bahwa praktik pembentukan UU Cipta Kerja yang sangat kilat tersebut pada akhirnya membawa Pemerintah dan DPR menjadi kesulitan sendiri. Belum banyak yang bisa diberikan oleh UU Cipta Kerja hingga hari ini, terlebih pascaputusan MK semakin membuat keberadaan UU Cipta Kerja ini menjadi turun nilai kemanfaatan hukumnya," ujar Hinca.

DPR disebut harus merevisi dan menjadikan UU Ciptaker menjadi UU yang mewakili aspirasi masyarakat. Simak halaman selanjutnya