Pleno Penetapan Draf RUU TPKS Ditunda, Ini Alasan Baleg DPR

Firda Cynthia Anggrainy Al Djokya - detikNews
Kamis, 25 Nov 2021 18:57 WIB
Ketua DPP Nasdem, Willy Aditya
Willy Aditya (Lisye/detikcom)
Jakarta -

Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) Willy Aditya menyebut rapat pleno untuk menetapkan finalisasi draf RUU TPKS ditunda. Ada sejumlah alasan mengapa pleno penetapan draf RUU TPKS ditunda.

Willy mengatakan bahwa rapat pleno ditunda lantaran permintaan dari sejumlah fraksi. Selain itu, saat ini panja masih menerima masukan dari beberapa fraksi.

"Ada beberapa fraksi yang bersurat untuk minta untuk ditunda, minta pendalaman, sembari kami juga ada masukan beberapa fraksi tertulis kemarin," kata Willy di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat (Jakpus), Kamis (25/11/2021).

Rencana awal, draf RUU TPKS akan ditetapkan hari ini. Meski begitu, Willy optimis RUU TPKS dapat dibawa ke rapat paripurna untuk disahkan sebagai RUU inisiatif DPR sebelum masa sidang berakhir, yaitu pada pertengahan Desember 2021.

"Jalan musyawarah buntu, kita tentu suka enggak suka, itu pilihan, ya harus cari suara mayoritas untuk mendukung Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Seksual ini," kata Wakil Ketua Baleg itu.

Politikus Partai NasDem itu mengatakan bahwa Panja RUU TPKS menerima masukan dari mahasiswa, yaitu Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Hukum dari Universitas Indonesia, Universitas Padjadjaran, Universitas Airlangga, Universitas Gadjah Mada, dan Universitas Diponegoro.

Menurut dia, perwakilan BEM tersebut mendorong agar RUU TPKS segera disahkan dan mencantumkan ketentuan mengenai kekerasan gender berbasis online (KBGO) yang kini sudah dicantumkan pada draf RUU TPKS terbaru.

"Hal yang terbaru update-nya kekerasan seksual di digital, online, cyber, itu kita masukkan. Jadi jenis KS (kekerasan seksual)-nya bertambah," ujarnya.

(rfs/rfs)