Soal Usul Natuna Jadi Provinsi, Mendagri Sebut Anggaran Terdampak Pandemi

Kadek Melda Luxiana - detikNews
Kamis, 25 Nov 2021 07:13 WIB
Mendagri Tito Karnavian usai pertemuan dengan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka di Loji Gandrung, Minggu (31/10/2021).
Mendagri Tito Karnavian (Bayu Ardi Isnanto/detikcom)
Natuna -

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkapkan sudah ada ratusan orang yang mengusulkan Natuna dimekarkan menjadi provinsi. Dia mengatakan implikasi terpenting terkait pemekaran wilayah adalah anggaran.

"Bahwa yang mengajukan untuk pemekaran wilayah itu sudah 371 atau 317 saya lupa, kabupaten/kota. Nah kita pemekaran wilayah implikasi yang paling penting itu adalah anggaran," kata Tito di Kantor Kecamatan Pulau Laut, Natuna, Kepulauan Riau, Rabu (24/11/2021).

Tito menuturkan, semenjak pandemi COVID-19, pendapatan negara tidak sesuai target, baik nasional maupun daerah. Jadi, kata Tito, itu berdampak pada anggaran untuk memekarkan wilayah.

"Dengan adanya pandemi COVID-19 ini, pendapatan kita juga tidak sesuai dengan target tingkat nasional maupun daerah. Makanya berimplikasi pada kapasitas fiskal untuk melakukan pemekaran," ujarnya

"Oleh karena itu, dibuat moratorium dengan harapan, kita harapkan nanti ekonomi pulih otomatis keuangan meningkat, pendapatan meningkat. Kalau pendapatan meningkat, maka secara bertahap skala dengan skala prioritas moratorium itu bisa dibuka artinya," lanjutnya.

Dalam kunjungan ke Natuna, Tito bersama Menko Polhukam Mahfud Md meninjau dua pulau terluar di sana. Dua pulau itu adalah Pulau Sekatung dan Pulau Laut.

Mahfud mengatakan pemerintah memiliki perhatian penting terhadap keutuhan wilayah kesatuan Indonesia di wilayah perbatasan. Mahfud menyampaikan rasa bangga dan hormat kepada masyarakat yang tinggal dan telah menjaga wilayah perbatasan.

"Pemerintah punya perhatian yang sungguh-sungguh, menjaga keutuhan wilayah Indonesia sehingga kami sangat hormat dan bangga yang menghuni pulau-pulau terluar ini untuk bekerjasama dengan pemerintah menjaga keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ini," kata Mahfud.

Mahfud selaku Ketua Pengarah Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) dan Tito selaku Kepala BNPP, dalam kunjungannya itu, juga memberikan bantuan berupa kapal puskesmas keliling (pusling) ke Puskesmas Pulau Laut Natuna. Bantuan tersebut berasal dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) yang merupakan bagian dari anggota BNPP yang diserahkan secara simbolis.

Lihat juga video 'Jokowi Terima Laporan Kapal China-AS Melintas di Natuna':

[Gambas:Video 20detik]



Simak selengkapnya di halaman selanjutnya.